Cerita Pancasila

Ahmad Basarah. Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan bahwa sejak lama PDIP menginginkan adanya undang-undang yang fungsinya sebagai payung hukum sehingga dapat mengatur wewenang, tugas, dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa. Karena itu PDIP mengusulkan agar nama nama RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP). "Materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Jumat (26/6) lalu. Basarah menambahkan, Pancasila sebagai sebuah norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat di

Diskusi terbatas mengenai Penguatan Kelembagaan Pembinaan Pancasila di Depok, Sabtu (27/6/2020). (Foto: Istimewa) Depok, Beritasatu.com - Ideologi Pancasila sudah final dan milik bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi saat ini, bagaimana agar Pancasila tidak didegradasi menjadi ideologi kelompok atau golongan. Apa yang terjadi saat ini menunjukkan Pancasila menjadi milik semua orang. Namun, negara perlu memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan nilai Pancasila menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian kesimpulan diskusi terbatas yang digelar Bergelora.com dan Dewan Kesehatan Rakyat mengenai Penguatan Kelembagaan Pembinaan Pancasila di Depok, Sabtu (27/6/2020). Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu, KH Achmad Sulechan (Ketua NU Depok), Sahat Farida Berlian (PDI Perjuangan), Aan Rusdianto (Aktivis HAM dan PKB), Irwan Firdaus (Sejarawan UI), Yopi Sugiarto (Gerakan Depok Berubah), dan sejumlah aktivis organisasi masyarakat. Sa

Jember (19/06) - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD telah menyatakan Draft Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi (RUU HIP) ditunda pembahasannya. Ini lantaran polemik yang muncul akibat beredarnya Draft RUU HIP. Dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang melibatkan Pemuka Agama dan Akademisi di Jember, Rektor Universitas Jember (UNEJ) Iwan Taruna menyampaikan tidak ada yang salah dengan kehadiran RUU HIP. “kehadiran RUU (HIP) tidak ada yang salah, dalam tujuan umum, tidak ada yang salah. Hal ini (RUU HIP) hadir untuk menjadi pedoman bagi warga negara, dalam penyelengaraan negara”, ujarnya dalam sambutan Pembukaan Diskusi Kelompok Terpumpun itu, Jumat (19/6/2020). Meski begitu, Irwan mengutarakan realita yang sekarang terjadi terkait dahsyatnya penolakan terhadap RUU HIP itu. Penolakan yang terjadi ini, kemudian menimbulkan kontorversial di masyarakat. “paling sensitif adalah ekasila, dan tidak dicantumkannya tap MPR y

Kepala BPIP, Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D Papua, Inako Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Fathul Muluk Papua bekerja sama dengan IAIN Banten menggelar seminar nasional dengan tema “Pancasila dan Kesatuan Bangsa” pada Rabu (24/6/2020). Seminar yang diselenggarakan online ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta. Rektor IAIN Fattahul Muluk Idrus Alhamid menjelaskan bahwa Pancasila memiliki makna histori yang secara umum berkaitan dengan habituasi. “Pancasila butiran 1 sampai 5 memiliki makna historis dan keterkaitan anatara hal-hal pokok, secara umum berkaitan dengan habituasi dengan sebuah nilai atau absoulsitas,”ujarnya. Di Indonesia bagian timur sangat dirasakan bahwa nilai Pancasila terpatri dalam setiap gerak nafas manusia. “Dipenghujung timur dirasakan bahwa nilai-nilai Pancasila terpatri dalam setiap gerak nafas manusia. Ini bisa dibuktikan pada tahun 2004 ada demo besar yang seluruh tokoh agama menyatakan turun dijalan dengan slogan “Panca

pancasila. ©2014 merdeka.com/istimewa Merdeka.com - Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa menjadi 'vaksin' terbaik bagi masyarakat dalam menghadapi virus radikal terorisme. Sila pertama Pancasila perlu diresapi untuk mencegah pengaruh paham radikalisme. "Sepanjang yang saya ketahui tidak ada agama mengajarkan tentang radikalisme dan terorisme. Sehingga kalau sila pertama ini sudah meresap di dalam jiwa masyarakat, maka tidak akan ada yang namanya terorisme maupun radikalisme," ujar Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Anwar Sanusi dalam keterangannya, Rabu (24/6). Anwar menyampaikan bahwa sesungguhnya agama manapun telah mengajarkan kepada para umatnya untuk kasih sayang dan saling mengasihi sesama manusia. Dia juga menyampaikan kalau masyarakat benar-benar mengamalkan Pancasila maka kehidupan di Indonesia ini akan damai. "Jadi kita harus kembali kepada Pancasila. Karena Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai peg

Gedung DPR. (Foto: Lamhot aritonang) Jakarta - Para ahli hukum mengusulkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Sebab, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila melalui Undang-Undang akan mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pembinaan ideologi Pancasila. "Koordinasi dan sinkronisasi bisa dilakukan secara menyeluruh ke semua penyelenggara negara dalam kekuasaan eksekutif, termasuk pusat dan daerah, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan lembaga negara lainnya," ujar Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono kepada wartawan, Rabu (24/6/2020).Sikap di atas merupakan hasil dari diskusi yang digelar Puskapsi. Hadir dalam diskusi itu para pakar hukum serta tokoh agama di Jember, dan wilayah sekitarnya seperti Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo. Beberapa pakar yang hadir antara lain Prof Dr M Nor Harisuddin Dekan Fakultas Syariah IAIN Jemb

Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, Ir R Agoes Soerjanto. (Foto: Dok. TIMES Indonesia) TIMESINDONESIA, MALANG – Penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Negara (HIP) dan penyusunan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) didukung penuh GM FKPPI Jatim. Ormas anak TNI dan Polri ini menilai RUU PIP justru bisa menguatkan peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melawan komunisme dan mengakhiri polemik RUU HIP. Hal itu tertuang dalam tujuh pernyataan sikap GM FKPPI Jatim, Senin (22/6/2020). Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim, Ir R Agoes Soerjanto menegaskan, RUU PIP harusnya menjadi momentum strategis untuk melawan paham komunisme yang santer disuarakan kelompok penolak RUU HIP. "Hanya dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, komunis akan hancur lebur. Jika ini lemah, maka kita akan dihancurkan tidak hanya oleh Komunis, tapi juga paham-paham lain yang merusak tatanan NKRI," tegasnya. Dalam pernyataan sikap ini, disebutkan bahwa larangan PKI dan paham komunisme mem

“Bagi Saya, Pancasila akan terus menerus relevan sepanjang zaman, bukan musiman. Setuju? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai inti gotong royong yang sangat penting dalam perjuangan memenangkan tantangan Covid-19. Mari kita laksanakan dan lestarikan untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tulis Menkeu, Sri Mulyani akun instagramnya, Senin, 1 Juni 2020. Pancasila tidak sekedar ideologi negara dari bangsa yang Saya cintai, tetapi Pancasila merupakan cara pandang hidup bangsa Indonesia yang merefleksikan cara bangsa ini bergulat dengan segala permasalahan. Saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang mengalami cobaan yang begitu hebat. Sebuah cobaan yang tidak terduga dan tidak terjadi pada setiap generasi, pandemi COVID-19. Tetapi, kita memiliki pondasi kuat untuk menghadapi cobaan tersebut yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur itu yang mendorong Pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kebijak

“Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR RI. Bukan mengutak-ngatik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsesus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa. Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme,” tegas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Bambang Soesatyo mengungkapkan, pimpinan MPR RI sepakat dengan Pemerintah untuk menghentikan sementara pembahasan RUU-HIP dan mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan waktu penundaan ini untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pandangan dan sikap MPR adalah bahwa yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini sebuah undang-undang tekn

Presiden Joko Widodo menerima purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Juni 2020. Pada pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis yang turut serta dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk bertukar pendapat serta menerima aspirasi mengenai masalah-masalah kebangsaan. “Tadi Presiden menerima purnawirawan TNI-Polri dan pimpinan legiun veteran Indonesia untuk bertukar pendapat, menerima aspirasi, dan masukan tentang masalah-masalah kebangsaan kita,” ujarnya selepas pertemuan. Mahfud menjelaskan, dari sekian banyak hal yang dibicarakan, ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan yang belakangan menjadi diskursus publik yang hangat. “Tadi didiskusikan dengan Bapak Presiden, legiun veteran dan purnawirawan TN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Antara/Reno Esnir REPUBLIKA.CO.ID , JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sepakat agar pasal yang menjadi polemik dalan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dihilangkan. RUU tersebut belakangan menuai kontroversi karena dikhawatiran disusupi oleh paham komunisme. "Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Ahad (14/6). Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu juga sepakat untuk menambahkan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hasto mengatakan, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu misalnya marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme. Hasto mengatakan, Pancasila meru

Strategi.id – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan penandatangnan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepemahaman dengan Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. MoU ditandatangi oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi; Rektor UGM, Panut Mulyono; dan Plt. Rektor UIN Sunan Kali Jaga, Sahiron pada Sabtu (13/6/2020) di Balairung UGM, Yogyakarta. Penandatanganan MoU itu dihadiri juga perawakilan pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan BPIP, serta pejabat di lingkungan Rektorat UGM dan UIN Kali Jaga. Dalam pidatonya usai melakukan penandatanganan Yudian menyampaikan agar MoU dengan UGM dan UIN Sunan Kali Jaga, bisa ditindaklanjuti karena masyrakat sudah menunggu. “Bisa ditindaklanjuti, dan dibuat PKS (perjanjian kerjasama) nya mungkin. Karena Masyrakat sudah menunggu. Bisa dikerjakan sesegera mungkin”, ujarnya. Yudian berharap MoU yang dilakukan, dan kegiatan-kegiatan berdasarkan MoU itu bisa membawa

Sumber Foto : Dok. BPIP Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi (Dalwas) BPIP bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menggelar webinar Pancasila Dalam Tindakan: Gotong Royong Angkatan Muda Muhammadiyah Hadapi Covid-19, pada Rabu (10/6/2020). Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Lia Kian hadir dalam kegiatan webinar itu dan bertindak sebagai salah satu narasumber. Dalam paparannya, Lia Kian mengutarakan Muhammadiyah sejak berdiri telah memperjuangkan Indonesia sebagai negara merdeka dengan semangat nasionalisme dan keislaman yang tinggi. Tokoh Muda Muhammadiyah itu juga mengatakan, “Dalam Muktamar ke-47 (tahun) 2015 di Makasar, secara resmi diputuskan pandangan dan sikap organisasi Muhammadiyah tentang negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah.” Arti dari Darul Ahdi Wasyahadah adalah negara tempat kita melakukan consensus nasional. Negara berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. “Cita-cita Mu

TRIBUN LAMPUNG/JOVITER MUHAMMAD Ken Setiawan, Pendiri NII-Crisis Center TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center yang juga Eks NII, Ken Setiawan mendukung RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) segera dibahas Pemerintah Indonesia dan DPR RI. RUU HIP menurut Ken memudahkan tugas negara dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat. "Pancasila punya landasan hukum yang kokoh, sebab dinilai sangat penting karena saat ini Pancasila sudah tergerus oleh intoleransi, radikalisme dan terorisme," katanya Ken mengatakan, saat ini Pancasila sedang sakit karena dikepung oleh paham yang berseberangan dari segala penjuru. "Termasuk paham khilafah," katanya singkat. Diakui Ken bahwa dulu dirinya sangat anti terhadap Pancasila. Ia pernah menganggap sebagai taghut/berhala yang harus ditolak, diingkari dan ditinggalkan. "Karena bila masih meyakini dianggap belum beriman alias masih kafir,&quo

MAJALAHCEO.CO.ID , Jakarta – Kedeputian Pengkajidan dan Materi (Jianri) BPIP menggelar webinar dengan tema “Aktualisasi Pancasila dalam Pendidikan Menghadapi Era New Normal”, diselengarakan pada Selasa (9/6/2020) secara viritual melalui aplikasi zoom. Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP, Jendral (Purn.) Try Sutrisno ikut hadir dalam kegiatan webinar itu, dan bertindak sebagai keynote speaker. Sejumlah narasumber turut dihadirkan dalam kegiatan webinar yang secara khusus membahas aktualisasi Pancasila dalam dunia pendidikan di tengah era new normal. Narasumber itu antara lain: Wakil Kepala BPIP, Prof. Hariyono; Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), Soeprapto; Pemimpin Umum Majalah Prisma, Daniel Dhakidae; Peneliti Sosiologi Pendidikan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Anggi Afriansyah. Deputi Bidang Jianri, Prof. FX Adji Samekto menyampaikan tujuan dan maksud dari digelarnya webinar Aktualisasi Pancasila dalam Pendidikan Menghadapi Era New

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai perlu adanya Undang-Undang sebagai payung hukum dalam bentuk UU Pembinaan Ideologi Pancasila kepada rakyat dan bangsa Indonesia agar ideologi bangsa Indonesia tersebut dapat terus berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia menjelaskan agar tujuan melindungi Pancasila dari kepentingan banyak ideologi bangsa lain itu dan membumikannya, saat ini sebuah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) telah menjadi Prolegnas 2020 dan akan segera dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Kita berharap RUU HIP ini segera dibahas antara Pemerintah dan DPR serta melibatkan partisipasi publik sehingga tugas negara untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila punya landasan hukum yang kokoh," kata Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Hal itu dikatakannya dalam Webinar bertajuk "Peran Pancasila dalam Dinamika Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan Kementer

jpnn.com ,  JAKARTA  - Di tengah derasnya arus informasi dunia yang lebih memudahkan masyarakat mengakses semua informasi dengan cepat, nilai-nilai Pancasila harus dilindungi dari kepentingan ideologi bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila juga wajib untuk secara sistematis dibumikan ke tengah masyarakat Indonesia. Menurut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, kemudahan mengakses informasi secara cepat dan luas itu membuat masyarakat lebih mudah lagi mengakses segala informasi termasuk informasi tentang ideologi bangsa lain. Karena itu, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk melakukan pembinaan ideologi bangsanya di tengah arus globalisasi yang begitu deras. ‘’Pancasila juga perlu diketahui dan dipahami oleh anak cucu kita, dari generasi ke generasi, dari jaman ke jaman agar Pancasila dapat terus berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itulah mengapa kita memerlukan suatu undang-undang yang menjadi payung hukum Pembinaan Ideologi Pancasila kepada rakyat