Cerita Pancasila

Ilustrasi Pancasila. ANT/Prasetia Fauzan. Bali (Denpasar),  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai dugaan penetrasi ideologi selain Pancasila ke dalam lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Penetrasi ini diduga semakin kuat seiring globalisasi. Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto mengatakan hal itu ditunjukkan dengan adanya ASN yang mengunggah dukungan kepada khilafah di media sosial pada Oktober 2019. Fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila ini menyeruak karena unggahan itu. " Posting -an prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober lalu mengisyaratkan telah terjadi penetrasi pemahaman ideologi lain selain Pancasila di kalangan ASN,'' kata Adji saat memberikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN di Bali, Senin, 4 November 2019. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (tengah) meminta masyarakat tak memandang pelarangan cadar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelarangan umat beragama. Foto/SINDOnews JAKARTA  - Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) meminta masyarakat tak memandang pelarangan cadar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelarangan umat beragama. Karena, hal itu adalah kewenangan kementerian negara untuk keseragaman masing-masing lembaga tersebut.  (Baca juga: Celana Cingkrang dan Cadar, Jokowi: Itu Pilihan Pribadi) Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Basarah dalam acara yang bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi ASN Tahun 2019 yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) bersama Ditjen PAS Kemenkumhan di Courtyard by Marriott Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, Sen

Plt. Kepala BPIP didampingi Dirjen PAS, Sestama BPIP dan Deputi Pengkajian dan Materi BPIP saat membuka acara Rakor ASN bagi Kepala Lapas/Rutan Se-Indonesia NusaDua, INFO_PAS,-  Langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan. Mulai dari Politisi, akademisi, lembaga dan aparatur pemerintahan. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang juga seorang akademisi menyatakan bahwa kolaborasi antara DitjenPAS dan BPIP adalah suatu langkah yang sangat tepat dalam mengaktualisasikan ideologi Pancasila. “Ini sudah sangat tepat. Kolaborasi antara BPIP dan DitjenPAS adalah kolaborasi yang sangat pas,” ucap Widodo dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa bagi Aparatur Sipil Negara yang diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasy

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai adanya penetrasi ideologi lain selain Pancasila ke dalam aparatur sipil negara (ASN). (antara) INILAH, Badung - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai adanya penetrasi ideologi lain selain Pancasila ke dalam aparatur sipil negara (ASN) yang makin kuat seiring dengan globalisasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ASN yang mem-posting dukungannya kepada khilafah di media sosial pada bulan Oktober 2019, demikian disampaikan Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto saat memberikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN di Bali, Senin. Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, isu menyeruaknya fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila terungkap dengan keberanian mengunggah postingan status di media sosial. Postingan prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober la

Bali, INFO_PAS,-  Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI), Ahmad Basarah ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemasyarakatan harus miliki jiwa Pancasila yang kokoh serta mengamalkan falsafah dan ideologi Pancasila dengan sebenar-benarnya. Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pemberi keynote speech dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa bagi Aparatur Sipil Negara yang diikuti oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) perwakilan dari aeluruh Indonesia, Senin (3/11). “Sebagai bagian penting perpanjangan tangan negara kepada masyarakat, ASN sebagai perekat pemersatu bangsa wajib taati dan mengamalkan ideologi Pancasila,” sebutnya. Terlebih menurutnya setiap dari ASN telah mengangkat sumpah untuk patuh dan taat terhadap pancasila dan UUD45. Bagi Kalapas, Kepala Rutan dan Petugas Pemasyarakatan adalah suatu keharusan memilik

BPIP Sebut Hukuman di Indonesia Belum Sesuai Ideologi Pancasila. ©2019 Liputan6.com/fachrur Rozie Merdeka.com -  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menyoroti soal hukuman di Indonesia. Menurut dia, banyak rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang sudah over kapasitas. "Ada lapas kapasitas 1.200, tetapi penghuni lebih dari 3.000. Mayoritas tidak pakai baju, karena daya tampung melebihi kapasitas. Apakah ini sudah sesuai nilai Pancasila?" ujar Hariyono, di Nusa Dua, Bali, Senin (4/10/2019). Menurutnya, metode penghukuman terhadap pelaku tindak pidana di Tanah Air harus diubah. Membludaknya penghuni Rutan dan Lapas dinilai tak sesuai dengan ideologi Pancasila. "Kenapa bisa terjadi? Jangan-jangan belum menerapkan Pancasila sebagai dasar negara yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan," kata dia. Dia mengungkapkan, di negara-negara selain Indonesia yang tidak menganut Pancasila, be

ASN. Sumber foto: https://bit.ly/2PGux7z Elshinta.com  - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mewaspadai adanya penetrasi ideologi lain selain Pancasila ke dalam aparatur sipil negara (ASN) yang makin kuat seiring dengan globalisasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ASN yang mem-posting dukungannya kepada khilafah di media sosial pada bulan Oktober 2019, demikian disampaikan Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto saat memberikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui dialektika pembinaan ideologi Pancasila untuk masa depan bangsa bagi ASN di Bali, Senin (4/11). Beberapa tahun belakangan ini, kata dia, isu menyeruaknya fenomena ASN yang terpapar ideologi selain Pancasila terungkap dengan keberanian mengunggah postingan status di media sosial. Postingan prokhilafah di media sosial oleh oknum ASN pertengahan Oktober lalu mengisyaratkan telah terjadi penetrasi pemahaman ideologi lain selain Pancasila di Kalangan ASN.

Dari kiri: Dirjen PAS Sri Puguh Utami dan Plt Kepala BPIP Haryono di Bali. Foto/SINDOnews/mihardi BALI  - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendirikan klinik Pancasila di setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Karena hingga saat ini belum semua Lapas memiliki Klinik Pancasila, walaupun program Kemenkumham itu ada sebelum BPIP terbentuk. "Klinik Pancasila sudah didirikan oleh Kemenkumham, sebelum UKP PIP ada. Namun belum menjadi kebijakan di semua lembaga pemasyarakatan, kami melihat kenapa di lembaga pemasyarakatan sudah ada, tidak kita ajak bersinergi," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIP Hariyono dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Materi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019 di Courtyard by Marriott Bali, Nusa Dua, Badung, Bal

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Foto : Humas MPR jpnn.com ,  DENPASAR  - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah hadir sebagai Keynote Speaker dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara". Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) di Nusa Dua Bali, hari ini. Rakor ini diikuti peserta sebanyak 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Unit Pelaksana Tekns (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Dalam kegiatan ini Basarah menegaskan setiap  ASN  memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Hal itu disampaikannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Baca Juga: Pak Menteri Agama Diminta Fokus Benahi Internal Kemenag daripada Urus Larangan Bercadar ASN yang melakukan penyelewenangan Pancasila d

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono  TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono, mengatakan metode penghukuman terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia harus diubah. Metode penghukuman terhadap pelaku tindak pidana membuat siapapun yang dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dijatuhi hukuman pidana penjara. Namun, Hariyono mempertanyakan apakah bentuk hukuman itu sudah sesuai dengan ideologi Pancasila . "Ada lapas kapasitas 1.200, tetapi penghuni lebih dari 3.000. Mayoritas tidak pakai baju, karena daya tampung melebihi kapasitas. Apakah ini sudah sesuai nilai Pancasila?" kata Hariyono, Senin (4/10/2019). Sebab, apabila menganut nilai-nilai Pancasila , kata dia, tidak akan dibiarkan membludaknya lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dibiarkan. "Kenapa bisa terjadi? Jangan-jangan belum menerapkan Pancasila sebagai dasar negara yang diwujudkan dalam pera

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono Liputan6.com, Jakarta -  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Hariyono menyoroti soal hukuman di Indonesia. Menurut dia, banyak rumah tahanan (rutan) atau lembaga pemasyarakatan (lapas) yang sudah over kapasitas. "Ada lapas kapasitas 1.200, tetapi penghuni lebih dari 3.000. Mayoritas tidak pakai baju, karena daya tampung melebihi kapasitas. Apakah ini sudah sesuai nilai Pancasila?," ujar Hariyono, di Nusa Dua, Bali, Senin (4/11/2019). Menurut  BPIP , metode penghukuman terhadap pelaku tindak pidana di Tanah Air harus diubah. Membludaknya penghuni Rutan dan Lapas dinilai tak sesuai dengan ideologi Pancasila. "Kenapa bisa terjadi? Jangan-jangan belum menerapkan Pancasila sebagai dasar negara yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan," kata dia. Dia mengungkapkan, di negara-negara selain Indonesia yang tidak menganut Pancas

Penghuni Lapas Muara Teweh mengikuti tadarus Alquran di Masjid Darul Huda di Lapas Muara Teweh, Minggu (5/5/2019) malam. FOTO ANTARA/HO/Lapas Muara Teweh BADUNG  – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong pendirian Klinik Pancasila di seluruh lembaga pemasyarakatan guna membumikan Pancasila ke seluruh warga negara. Untuk itu, pihaknya akan melakukan sinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi materi dan metode melalui pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN, di Badung, Bali, Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan, pihaknya terus mendorong pembentukan Klinik Pancasila di semua Lapas. Hal itu untuk memperkuat program yang telah diimplementasikan oleh Kemenkumham. "Jadi Klinik Pancasila sudah didirikan oleh Kemenkumham, sebelum UKP PIP ada. Klinik Pancasila sudah ada, namun belum menjadi kebijakan di semua lembaga pemasyarakatan, kami melihat kenapa di lembaga pemasyarakatan sudah ada tidak kita ajak bersinergi," kata Hariy

Foto : MPR Jakarta  -  Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah hadir sebagai Keynote Speaker dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara" yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Nusa Dua Bali. Acara dihadiri 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Unit Pelaksana Tekns (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Basarah menyampaikan perlunya loyalitas ASN kepada bangsa dan negara. "Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dengan demikian loyalitas tunggal ASN adalah kepada Negara dan Ideologi Pancasila. Bukan pada negara lain apalagi pada ideologi lain," kata dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) tersebut dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2019). Dilanjutkan Basarah, bahwa upay

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menjadi keynote speaker dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara" yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Nusa Dua Bali, Senin, 4 November 2019. INFO NASIONAL —  Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, hadir sebagai  keynote speaker  dalam acara bertajuk "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara" yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Nusa Dua Bali, Senin, 4 November 2019. Acara ini dihadiri 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa setiap ASN memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjadi perekat