Cerita Pancasila

Basuki Tjahaja Purnama saat di Lapas Salemba Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengunjungi Lapas Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat. Kunjungan pria yang karib disapa  "Ahok" (2140279) itu dalam rangka menghadiri peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) yang kebetulan dipusatkan di lapas tersebut. Ahok kemudian blusukan di dalam lapas sebelum acara peringatan HAS dimulai. Setibanya di sana, dia langsung meninjau beberapa ruangan fasilitas umum, seperti ruang poliklinik, ruang sidang, hingga ruang tahanan. Selama mengunjung tempat-tempat tersebut, Ahok bercengkerama dengan para warga binaan lapas. Walau tak lama, Ahok menyempatkan diri memberi motivasi kepada mereka tentang hidup sehat. "Sudah berapa lama di sini, yang penting harus tetap sehat ya?" ujar Ahok kepada seorang penghuni lapas di Jakarta, Sabtu (29/11/2014). Ahok yang didaulat untuk menyampaikan sambutan mengimbau, agar para warga binaan di Lapas Salemba wajib memiliki kartu ja

Dedy Priatmojo, Fajar Ginanjar Mukti Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Salemba, Jakarta Pusat (VIVAnews/Fajar GM) VIVAnews - Para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Salemba, Jakarta Pusat, dihebohkan dengan kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, sapaan akrab Basuki, mendatangi lapas tersebut hari ini, Sabtu, 29 November 2014, untuk memberikan arahan dan mencanangkan Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2014. "Pak Ahok, Pak Ahok," ujar beberapa warga binaan dari balik jerujinya. Berdasarkan pantauan VIVAnews , halaman lapas yang berada di balik jeruji yang tadinya sepi, segera dipenuhi oleh warga binaan yang ingin melihat secara langsung pria yang baru saja menduduki posisi DKI-1 itu. Para warga binaan itu langsung berkumpul sekaligus mengikuti acara Peringatan Ha

[SURABAYA] Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly,  minta jajaran Kementerian Hukum dan HAM, agar mengembalikan penjara atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi wadah pembinaan,  bukan pemenjaraan apalagi ajang balas dendam. Permintaan tersebut disampaikan menteri, dalam  pengarahan di depan  jajaran Kanwil KemenkumHAM Jatim dan imigrasi, lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan (rutan), balai harta di kantor Kemenkumham Jatim,  di Surabaya, Kamis (27/11). "Saya bersama Kapolri, Jaksa Agung, dan kementerian lain sudah sepakat untuk melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkoba, tapi kita tetap tidak ada toleransi untuk bandar narkoba," ungkapnya. Menurut  Yasonna,  ada dua hal penting untuk jajaran KemenkumHAM yang perlu diperhatikan, yakni pembinaan dan pelayanan. Untuk pembinaan, dirinya  akan melapor kepada presiden tentang narkoba.   "Nanti presiden akan mengeluarkan kebijakan darurat narkoba. Kita akan mewajibkan rehabilitasi untuk

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko. ANTARA/M Rusman Advertisement TEMPO.CO ,  Jakarta  - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Suderajad menemui Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Markas Besar TNI Cilangkap, hari ini, Kamis, 27 November 2014. Handoyo hedak membicarakan keinginannya menggandeng tentara untuk bekerjasama dalam mengamankan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Menurut Handoyo saat ini Kementerian Hukum kurang memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengamankan lapas. Sehingga ia berharap TNI bisa membantunnya. "Kami harapkan penjaga-penjaga Lembaga Pemasyarakatan nantinya berasal dari orang-orang terlatih yang mempunyai disiplin tinggi dan itu hanya dimiliki oleh prajurit TNI", kata Handoyo dalam siaran pers resmi Mabes TNI. Bahkan dia ingin kerjasama tambahan yakni di bidang pendidikan dan pembinaan mental. Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ditemani sejumlah pejabatnya mengapres

Tribunnews.com/Wahyu Aji Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menerima audiensi Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Handoyo Sudrajat yang didampingi staf di Ruang Hening Gedung Sudirman Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (27/11/2014). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menerima audiensi Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Handoyo Sudrajat yang didampingi staf di Ruang Hening Gedung Sudirman Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (27/11/2014). Audiensi Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, bertujuan untuk membahas rencana kerjasama antara TNI dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Hal ini terkait minimnya sumber daya manusia yang dimiliki lapas dalam menjaga seluruh lembaga pemasyarakatan. "Diharapkan penjaga-penjaga Lembaga Pemasyarakatan nantinya berasal dari orang-orang terlatih yang mempunyai disiplin tinggi dan itu hanya dimiliki

Yudhistira Amran Saleh - detikNews Ilustrasi (Reuters) Jakarta - Wacana tentang bilik asmara bagi para narapidana dan tahanan sudah lama disuarakan. Namun hingga kini, pemerintah belum menyediakan ruangan khusus hubungan suami istri itu. Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Mardjoeki, mengatakan kebutuhan biologis para napi dan tahanan harus menjadi perhatian negara. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah soal kebijakan yang masih dikaji terkait dampak baik dan buruknya dari adanya bilik asmara ini. "Kebijakan dan implementasinya itu yang perlu secara selektif harus dirumuskan dengan hati-hati. Apakah secara norma sosial itu bisa di terima oleh masyarakat," ucap Mardjoeki. Mardjoeki mengatakan hal itu di acara "Seminar Sehari Kebijakan Conjugal Rights bagi Narapidana dan Tahanan" di Graha Bhakti Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/1

Pekalongan, INFO_PAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekalongan menambah kegiatan pada sub seksi (subsi) bimbingan kegiatan berupa kegiatan seni lukis guna memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mempunyai keahlian dan minat dibidang seni lukis. Menurut Kepala Subsi Bimbingan Kegiatan, Mukhadam, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi Warga Binaan untuk berekspresi dibidang kesenian. “Yang berminat dan punya bakat silahkan berekspresi disini dengan baik,” ujarnya. Sementara itu, salah seorang WBP berinisial FR mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini bisa membantu WBP untuk mengisi hari-hari selama berada di dalam rutan. “Dari dulu saya suka melukis. Selain itu bisa untuk menghilangkan stres,” katanya. Lukisan hasil karya WBP Rutan Pekalongan juga tergolong bagus. Rencananya hasil karya mereka akan dipamerkan kepada publik. “Kami persilakan jika ada masyarakat yang berminat untuk

Foto: Tya EKA Yulianti/detikcom   Bandung – Sebanyak 23 orang terpidana kasus tindak pidana korupsi yang ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung mengikuti program Pasca Sarjana (Magister) Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Pasundan (Unpas). Mereka di antaranya yaitu Nazaruddin, Luthfi Hasan Ishak, Ahmad Fathanah, Rudi Rubiandini, Adrian Woworuntu, Hotasi Nababan dan Nursetiadi Pamungkas. “Program pasca sarjana ini diikuti oleh 23 warga binaan dan 7 orang petugas,” ujar Kepala Lapas Sukamiskin Marselina Budiningsih saat membuga program S2 Hukum bagi Warga Binaan di Lapas Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Senin (24/11/2014). Para peserta program S2 ini akan menjalani masa perkuliahan (penyampaian materi hingga penyusunan tesis) selama 18 bulan untuk bisa mendapatkan gelar magister hukum. “Tujuan diselenggarakannya pendidikan magister ini adalah supaya warga binaan bisa menambah wawasan ilmu, bisa menguasai ilmu secara sistematis dari teori dan prak

FAJARONLINE – Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bolangi menjalin kerja sama dengan Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang (YKP2N ). Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan MoU di aula Lapas Bollangi, Gowa, Senin siang 24 November tadi. Dalam rilisnya disebutkan kerja sama itu meliputi program penanganan dan pemberdayaan warga binaan pascarehabilitasi dan dihadiri 60 warga binaan Penandatangan disaksikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil ) Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Rahmat Priyosutarjo. Dalam sambutanya, Kepala Lapas Narkoba Bolangi, Erwedi Supryatno, mengungkapkan kerja sama itu merupakan bentuk kepedulian LSM yang bisa menurunkan sedikit beban lapas dalam melakukan pembinaan pada warga binaan yang memiliki kemampuan sangat terbatas. Direktur YKP2N, Andi Sulolipu memaparkan, ada beberapa program pasca rehabilitasi bisa dijalankan, seperti peternakan sapi, perbengkelan, rumah roti dan usaha cuci motor yang se

ALAT BELAJAR: Sekda Suharno (kiri), menyerahkan bantuan paket alat tulis dan alat belajar kepada perwakilan napi yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket B dan C di Rutan Wonogiri.(suaramerdeka.com/Bambang Purnomo) WONOGIRI, suaramerdeka.com – Untuk pertama kalinya, program pelayanan pendidikan kesetaraan bagi para narapidana (napi), dilaksanakan di rumah tanahan (Rutan) Wonogiri. Upacara peluncuran program baru ini, dilaksanakan Senin (24/11) oleh Bupati Wonogiri yang diwakili Sekda Suharno. Peluncuran program ini ditandai dengan penyerahan alat tulis dan alat belajar kepada perwakilan warga binaan penghuni rutan. Diteruskan dengan agenda pembelajaran perdana yang disampaikan langsung oleh Sekda Suharno. “Hidup adalah bergerak. Bergerak untuk berjuang, untuk menggapai kemajuan agar mampu menyesuaikan pada perkembangan zaman,” tandasnya. Menurut Suharno, program pendidikan non-formal mengacu pada konsep learning to know atau belajar untuk tahu. Kep

SEMARANG – Mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Wanita Semarang berasal dari kasus narkoba. Dari total 237 tahanan dan narapidana, 63,73% atau 155 orang di antaranya terjerat kasus narkoba. Mereka adalah pengguna, kurir, bahkan pengedar. ‘’Jumlah penghuni dari kasus narkoba mendominasi, ada 155 orang. Dia ini ada yang pengedar, malah cantik-cantik,” kata Kepala Lapas Kelas II AWanita Semarang Suprobowati, Minggu (23/11). Menurut dia, beberapa narapidana ada yang pindahan dari Rutan Pondok Bambu Jakarta. Terpidana nekat menjual atau mengedarkan narkoba bukan karena motif ekonomi. Sebab, mereka pada dasarnya berasal dari keluarga mampu. ‘’Motivasinya apa, kami tidak bisa memprediksi. Ada juga kurir membawa sabu-sabu dua kilogram milik seseorang dari Malaysia. Setelah bertemu di Bandara Soekarno-Hatta, barang diserahkan ke seseorang,’’jelasnya. Untuk sekali mengantarkan narkoba, narapidana tersebut mendapatkan upah Rp 50 juta. P

Ganja Kering (ilustrasi)   REPUBLIKA.CO.ID, PADANG – Seorang ibu yang merupakan warga Kota Padang, Sumatara Barat (Sumbar), Mayar (47), tertangkap tangan ketika akan mengantarkan ganja kepada anaknya yang ditahan di lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Muaro Padang. “Yang bersangkutan kami amankan karena membawa nakotika jenis ganja ke dalam Lapas,” kata Kepala Lapas, Desri, di Padang, Sabtu (22/11). Ia menceritakan kejadian itu berawal ketika Mayar mendatangi Lapas sekitar pukul 11.00 WIB, dan diamankan sekitar pukul 11.30 WIB. Kedatangannya bertujuan untuk menjenguk anaknya bernama Riko Mayarno, yang menjadi terpidana atas kasus narkoba jenis ganja. “Sabtu adalah jam besuk Lapas yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB, hingga pukul 13.00 WIB. Sehingga Mayar datang untuk menjenguk anaknya yang sedang menjalani masa hukuman,” jelasnya. Mayar diamankan setelah tiga petugas wanita Lapas Kelas II A Muaro Padang melakukan penggeledahan kepada setiap kel

Minimnya anggaran menjadi kendala Bertambahnya jumlah narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), khususnya Direktorat Jenderal Lapas bekerja ekstra. Terbatasnya Lapas mengakibatkan over kapasitas. Itu sebabnya, Lapas menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang mesti dibenahi sesegera mungkin. Hal ini disampaikan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kamis (20/11). Berdasarkan data yang dikantongi Kemenkumham pertanggal 11 November 2014, setidaknya terdapat 60.205 narapidana khusus. Yasonna merinci,  narapidana kasus korupsi sebanyak 3173 orang, bandar narkotika 31.449, narkotika pengguna 24.006, teroris 248, ilegal logging 831, trafficking 330, pencucian uang 112, dan genoside 6. Menurutnya, maoyoritas penghuni Lapas didominasi kasus narkoba. Ia berharap jaringan narkoba di Lapas dapat dicegah. Lebih jauh, Yasonna mengatakan over kapasitas di lapas memang acapkal

  Medan (SIB)- Guna mewujudkan amanah dari UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumut menggelar penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak Tanjung Gusta dan Lapas Wanita Tanjung Gusta Medan. Direktur LBH Trisila Sumut Hasan Lumban Raja SH kepada SIB, Selasa (18/11) mengatakan kegiatan yang dilaksanakan Jumat (7/11) pada Lapas Anak, Rabu (12/11) pada Lapas Wanita dan untuk Rutan Tanjung Gusta pada Kamis (13/11) kemarin dalam upaya penyadaran warga binaan agar mengerti tentang tata cara berhadapan dengan masalah hukum pidana. “Dalam rangka mewujudkan amanah UU, maka kita dari LBH Trisila menggelar penyuluhan pada warga binaan. Dalam kegiatan itu, kita berharap agar warga binaan dapat memahami bagaimana ia juga mendapat hak dalam bantuan dan perlindungan hukum dari negara,” ucapnya. Juneddi TM Tampubolon yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu mengatakan setiap warga ne

Ilustrasi: Narapidana sedang membuat kapal Phinisi berbahan korek api Gorontalo, InfoPublik  – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tilamuta di Boalemo, Kamis (13/11), untuk melihat kondisi seluruh ruang tahanan, termasuk blok khusus tahanan wanita, dan juga melihat hasil karya para napi seperti hiasan kaligrafi dan kerajinan tangan lainnya.   Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan beberapa napi, serta memberikan semangat kepada mereka untuk tetap bersabar menjalani hukumannya, dan berharap pada saat bebas nanti tidak akan mengulangi perbuatan yang menyebabkan dirinya dihukum. “Bersabar dan jalani masa tahanan ini dengan baik, dan yang terpenting bertaubat dan berjanji untuk tidak melakukan bagi perbuatan yang salah,” pesan Wagub kepada salah satu napi, yang dihukum akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Wagub Idris mengungkapkan rasa puasnya melihat kondisi Lapas Tilamuta tertata dengan baik

Jakarta, INFO_PAS – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Handoyo Sudradjat, mengajak jajaran Pemasyarakatan seluruh Indonesia untuk tetap berkomitmen pada kompetensi dan membangun sistem berbasis kompetensi. “Kompetensi sangat relevan dengan program kerja kementerian saat ini, yaitu kerja, kerja, dan kerja. Mereka yg memiliki kompetensi baiklah yang dapat bekerja dengan baik,” ujar Handoyo pada pembukaan pertemuan Kepala Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia, Selasa, (18/11). Lebih lanjut, Handoyo menegaskan perlunya mengedepankan integritas disetiap langkah dan tugas yang diemban setiap pegawai. “Tanpa integritas semua tidak akan berfungsi sehingga target apapun yang diinginkan tidak akan terwujud,” kata Handoyo. “Dengan integritas, kita dapat membangun dan mewujudkan Pemasyarakatn yang lebih baik,” tambahnya. Dalam pertemuan yang digelar di Graha Bhakti Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Handoyo juga berpesan kepada jajaran

Menkumham, Yasonna H Laoly Jakarta, INFO_PAS –  Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa bintara TNI menjelang purnawirawan bisa mengajukan permohonan untuk menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Sebelum dia berumur 52 kita alihkan statusnya ke Kemenkumham dan menjadi pensiun 58,” ujar Yasonna Laloly pada saat menggelar Rapat Kerja seluruh pejabat Eselon I dan II lingkungan Kemenkumham di Graha Bakti Pengayoman Jakarta, Senin (17/11). Menurut orang nomor satu di Kemenkumham, hal ini untuk menyikapi kondisi petugas Lapas/Rutan yang tidak sebanding dengan jumlah hunian, sementara rencananya tahun 2015 akan dilaksanakan moratorium pengadaan PNS baru. “Tahun depan ada moratorium kita kekurangan petugas di lapas dan imigrasi,” kata Yasonna Menkumham berharap adanya redistribusi kelembagaan antara TNI dan Kemenkumham dapat memberikan solusi atas kekurangan petugas di lapas. “Kita akan coba buat M

TEMPO.CO ,  Jakarta -  Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Heru Tri Sulistio mengatakan terpidana kasus korupsi, Mochtar Muhamad, saat ini lebih sering mengurung diri di kamar tahanan. Hal tersebut menyusul dicabutnya hak asimilasi mantan Wali Kota Bekasi tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. "Pak Mochtar sehat-sehat saja di LP. Namun, semenjak asimilasinya dicabut, dia sering mengurung diri di kamarnya," ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 15 November 2014. Meskipun demikian, tutur dia, tak ada pengamanan khusus bagi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, mengingat Mochtar pernah kepergok ke luar LP untuk menemui mantan pengacaranya di salah satu restoran di Jakarta pada Oktober 2014. "Semuanya biasa saja," katanya. Akibat ketahuan bisa keluar-masuk LP tanpa pengawalan, hak asimilasi Mochtar langsung dicabut Yasonna H. Laoly. Hak Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana LP yang dilaksanakan deng

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Narapidana dari delapan lembaga pemasyarakatan (LP) di Pulau Nusakambangan dan LP Cilacap, menggelar berbagai kegiatan lomba dalam memperingati tahun baru Islam. Kegiatan berlabel 'Pekan Muharam' ini, dilaksanakan tiga hari sejak Sabtu (15/11) hingga Senin (17/11). Kepala LP Batu Marasidin Siregar yang juga menjadi Koordinator LP se-Nusakambangan-Cilacap, menyatakan lomba yang digelar terdiri dari lomba Murotal Quran, Nasyid, Cerdas Cermat Pengetahuan Islam, dan ceramah khotbah Jumat. ''Kegiatan peringatan tahun baru Islam ini, sebenarnya sudah kita gelar setiap tahun. Selain sebagai sarana pembinaan bagi para napi, juga untuk melaksanakan syiar Islam dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan warga binaan,'' jelasnya, usai membuka acara tersebut di LP Batu, Nusakambangan, Sabtu (15/11). Dia menyebutkan, dalam kegiatan tersebut ada 136 warga binaan LP se-Nusakambangan dan Cilacap yang ikut serta dalam lomba. ''Semua LP d