Cerita Pancasila

Banyaknya jumlah narapidana teroris yang tidak sesuai dengan jumlah lembaga pemasyarakatan ( Lapas ) membuat DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya untuk membuat lapas baru. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mengatakan, saat ini tengah diupayakan pembuatan lapas baru bagi narapidana  terorisme  di Nusakambangan. Sebab dari 155  napi teroris  yang dipindahkan dari Mako Brimob, ternyata hanya 88 yang tertampung di lapas yang ada di Nusakambangan. "Kami di Komisi III sedang mengusahakan akan membuat lapas baru di Nusakambangan. Karena 155 dipindah, yang tertampung cuma 88," kata Arteria di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5/2018). Karena kondisi lapas seperti ini, terpaksa para napi teroris yang tidak tertampung akhirnya digabung lagi ke lapas-lapas umum. Arteria menilai hal ini berbahaya, karena para napi teroris dapat menyebarkan paham radikal kepada napi umum. Apalagi, sistem pengamanan di lap

CILACAP  - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami mengatakan, untuk 2 perempuan napi teroris bernama Anggi dan Melina berserta seorang bayi ditempatkan di Lapas Batu dan terpisah dari napi-napi lainnya. "Mereka dipisah dari napi lainnya dan di Lapas Batu," kata Puguh saat melakukan pengecekan di Lapas Nusakambangan, Sabtu (12/5/2018). Terkait dengan pengamanan, dia mengatakan, pihaknya tetap bekerja sama dengan Densus, Polri, Brimob, serta Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban yang ada di Nusakambangan. "Diperketat (pengamananan diperketat-red.), kita minta kepada jajaran untuk tidak sembarang orang masuk dulu. Kami sangat mengkhawatirkan keamanan mereka, keamanan kita semua, mudah-mudahan yang kemarin terjadi di Mako Brimob tidak terjadi lagi, karena kita juga memanusiakan, tugas kami selain penegakan hukum juga perlindungan HAM," katanya. Oleh karena itu, kata dia, keluarga napi belum bisa menjenguk selama masa isolasi dan pih

CILACAP -- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan, narapidana kasus terorisme (Napiter) yang baru dipindah dari rumah tahanan (rutan) Mako Brimob ke lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, belum boleh dikunjungi pihak keluarga. Petugas Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS) masih meneliti dokumen-dokumen para napiter yang dipindahkan ke Nusakambangan. "Untuk sementara belum boleh dikunjungi. Sekarang sedang dalam asesmen akhir," katanya di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Sabtu (13/5). Utami mengatakan napi-napi pindahan tersebut saat ini ditempatkan di tiga lembaga pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, yakni Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Besi. Dari tiga lembaga pemasyarakatan tersebut, kata dia, Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih merupakan lapas "high risk". Utami melanjutkan, asesmen yang melibatkan petugas Ditjen PAS Kemenkumham serta Polri itu ditujukan untuk mengetahui penggolongan yang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menempatkan napi terorisme yang dipindahkan dari lapas cabang Salemba di Mako Brimob ke dalam tiga lapas yang berada di Nusakambangan. Ditjen Lapas saat ini masih melakukan penggolongan napi terorisme untuk diletakan di lapas yang tepat. Dirjen Lapas, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan dua lapas yaitu Lapas Batu dan Pasir Putih merupakan lapas dengan pengamanan masksimal dan untuk napi terorisme yang belum kooperatif. Sumber : www.horassumutnews.com

HumasDitjenPas CILACAP  - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas) masih menutup akses kunjungan bagi semua narapidana terorisme yang dipindah dari Rutan Mako Brimob ke Nusakambangan. Pascakerusuhan di Mako Brimob, sebanyak 145 narapidana terorisme termasuk dua narapidana perempuan dan seorang bayi akan ditempatkan di tiga lapas, yakni lapas kelas 1 batu, lapas kelas 2a pasir putih, dan lapas kelas 2a besi. Ditjenpas Sri Puguh Utami menyatakan masih melakukan pendataan untuk menempatkan 145 narapidana terorisme pindahan dari rutan cabang Salemba, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat di Pulau Nusakambangan. Sri menginstruksikan pengamanan di sekitar Pulau Nusakambangan diperketat. Ditjenpas juga telah membentuk Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Nusakambangan yang anggotanya berasal dari Detasemen Khusus 88 (Densus 88) antiteror, TNI, Polri, dan jajaran petugas lapas. Sumber :  , iNews.id

JAKARTA, - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melantik tiga pimpinan tinggi madya dan 33 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jumat (4/5/2018). Adapun pimpinan tinggi Kemenkumham yang dilantik, antara lain Sri Puguh Budi Utami sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Benny Riyanto sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Hukum dan HAM, serta Karjono sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Kemenkumham. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 33 TPA Tahun 2018 terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat di Kemenkumham. Prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Menteri Hukum dan HAM mengucapkan sumpah jabatan dan diikuti oleh pimpinan tinggi yang dilantik didampingi pemuka agama. "Diketahui bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bersediakah Saudara bersumpah sesuai agama masing-masing," ucap Yasonna Laoly di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan H

JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, akan fokus untuk membangun Lapas khusus untuk memenjarakan narapidana berisiko tinggi atau high risk. Sri mengatakan, pembangunan Lapas high risk di Nusakambangan sudah mencapai 70 persen.  Lapas itu, satu sel hanya ditempati seorang napi dengan pengawasan CCTV selama 24 jam. "Sudah 70 persen, mudah-mudahan 2018 bisa diresmikan. Walau pun hanya satu blok," ujar Sri di kantor Ditjen Pas, Jakarta, Jumat (4/5/2018). Napi high risk merupakan napi yang berkriteria dapat mengganggu keamanan lingkungan dan mengganggu pihaknya. Seperti napi teroris dan bandar narkotika dan obat-obatan. "Misalnya teroris. Kemudian, napi narkoba yang bandar. Itu ditempatkan di high risk," kata Sri. Sri Puguh Budi Utami pagi ini dilantik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly sebagai Dirjen PAS. Sebelumnya, Sri menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan. Sri merupakan lulusan terbaik Akadem

 Jakarta  - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat Sri Puguh Budi Utami sebagai Direktur Jenderal atau Dirjen Pemasyarakatan. "Ibu Sri ini merupakan Direktur Lapas perempuan pertama," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di kantornya, pada Jumat, 4 Mei 2018. Yasonna berharap kehadiran figur perempuan di Ditjen Pemasyarakatan mampu memberikan sentuhan baru dalam kemajuan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Menurut dia, kementeriannya tidak asal saat menunjuk Sri. Ia dinilai memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dengan kemampuan tersebut, kata Yasonna, Ditjen Pemasyarakatan harus mampu berbenah lebih baik lagi dan mengurangi kekurangan-kekurangan lapas selama ini. "Dan juga meminimalkan konflik dalam lapas," ujarnya. Meski begitu, Yasonna mengatakan, kemajuan lapas tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan pihak lain, seperti Kepolisian RI dan Badan Narkotika Nasional. Sementara itu, Sri Puguh Utami menyebutkan siap m

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami (kedua kiri) bersalaman dengan Mardjoeki (kedua kanan) usai acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut, di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Jumat (04/5/2018) JAKARTA  - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) memasuki babak baru pascadilantiknya Sri Puguh Budi Utami sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan perempuan pertama di Indonesia. Utami yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen PAS dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, Jumat (4/5/2018) di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelantikan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. "Ini merupakan sejarah baru bagi Pemasyarakatan bahkan Kementerian Hukum dan HAM. Utami berhasil membuktikan bahwa usaha yang keras diiringi dengan i