Cerita Pancasila

Rapat Pimpinan MPR RI melalui video conference di Ruang Pimpinan MPR RI Senayan ( Foto: Dok. MPR) Jakarta  -  MPR RI menggagas gerakan 'Empat Pilar MPR RI Berbagi Pulsa' untuk membantu para driver ojek online (ojol) menghadapi pandemi Covid-19. Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan para tokoh bangsa seperti Buya Syafii Maarif, Romo Beny Susetyo, Saut Sitomorang dan tokoh lainnya, MPR RI akan melakukan aksi gotong royong Pancasila tersebut. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa gerakan aksi ini merupakan upaya MPR RI untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil khususnya driver ojol. "Aksi tersebut sebagai upaya menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil, khususnya para driver ojek online yang mengandalkan pendapatan harian. Di tengah pandemi Covid-19, praktis pendapatan mereka terkuras. Mereka juga tak bisa keluar rumah mencari nafkah karena harus physical distancing untuk menjaga kesehatan dirinya dan keluarga. Atas dasar itulah

Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/3/2020).(DOK. Humas Kemendes PDTT) KOMPAS.com – Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Indonesia akan kuat bila desa-desanya memiliki daya tahan yang tangguh terhadap paham intoleransi dan radikalisme. “Membumikan Pancasila di Desa menjadi penting karena daya tahan Indonesia saat ini berada di desa. Hal itu harus dibangun bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” ujarnya. Abdul mengatakan itu usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPIP, Menteri Hukum dan HAM, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/3/2020). “Penggandengan BPIP menjadi penting karena memang Pancasila menjadi sebuah keharusan dalam berbangsa dan bernegara,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/3/2020). Untuk itu, lanjut menteri

Pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan BPIP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020). (ANTARA/HO ) Jakarta (ANTARA) - Pimpinan MPR RI menerima kunjungan dengan pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), salah satu poinnya adalah komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dalam mengembalikan marwah Pancasila. "Sebagai tahap awal mengembalikan marwah Pancasila, MPR RI dan BPIP mendorong revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 37 agar pelajaran Pancasila menjadi kurikulum wajib yang diajarkan dari mulai pendidikan dasar hingga tinggi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), usai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, MPR RI dan BPIP juga sepakat menandatangani kesepakatan bersama atau "MoU" untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke berbagai lapisan masyarakat. "Dengan anggota MPR RI mencapai 711 orang yang terdiri dari 575 an

Pertemuan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) dan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong agar pendidikan Pancasila dijadikan kurikulum sejak Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah. Hal ini diungkapkan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, saat menerima jajaran Pelaksana BPIP, di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Selasa (10/3). "MPR RI dan BPIP mendorong revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khususnya, Pasal 37, agar pelajaran Pancasila menjadi kurikulum wajib yang diajarkan dari mulai pendidikan dasar hingga tinggi," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangannya. Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, usai bergulirnya reformasi 1998, tafsir Pancasila seperti dilepaskan ke pasar bebas. Hal ini ditandai dihapusnya TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan P

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para wakil ketua MPR menerima jajaran Pelaksana BPIP di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Foto: Humas MPR RI jpnn.com ,  JAKARTA  - Ketua  MPR RI  Bambang Soesatyo memaparkan ada lima musuh utama Pancasila. Pertama, intoleransi yang tidak sejalan dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, pelanggaran HAM serta penegakan hukum yang tak sesuai dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ketiga, disintegrasi yang berlawanan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Keempat, liberalisasi demokrasi yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kelima, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang bertolak belakang dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Menghadapi berbagai musuh tersebut, seluruh elemen bangsa Indonesia harus bekerja sama. Lembaga negara tak

Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, Prof. Dr. Fx. Adji Samekto bersama para narasumber kegiatan Diskusi Terpumpun Penyusunan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila ( Sumber Foto :BPIP ) Jakarta,   Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), FX Adji Samekto kembali mengingatkan Pancasila bukan sekadar pengatur tingkah laku. “Pancasila bukan sekadar penuntun tingkah laku, lebih dari itu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara dan cita-cita yang harus diwujudkan melalui sasaran pembangunan nasional,” jelas Adji dalam FGD Penyusunan Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pendidikan Formal, Jakarta (4/3/2020). Dalam kesempatan itu, Adji juga menginformasikan telah tersusunya Draft Materi Pokok Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Draft tersebut akan dilaporkan kepada Kepala BPIP untuk diteruskan ke Dewan Pengarah BPIP. Setelah itu, draft yang telah dibukukan akan digunakan da