Cerita Pancasila

Ditjen PAS pecahkan rekor dunia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM telah mencatatkan namanya dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (RI) ke-71. Kegiatan yang telah melibatkan lebih dari 400 Lapas/Rutan tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia dengan memecahkan dua rekor MURI, yakni menyanyikan lagu nasional “Hari Merdeka” secara serentak dan pertandingan olahraga tradisional terompah panjang dengan peserta terbanyak yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari seluruh Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.307.PK.01.01.02 Tahun 2016 Tentang Pemenang Lomba Dalam Rangka Pemecahan Rekor MURI Olahraga Tradisional Memperingati Kemerdekaan RI Ke-71  [Unduh SK]  Ditjen PAS telah menilai dan memutuskan daftar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS) pemenang Lomba. Penilaian tersebut didasarkan pada 6 kategori yaitu

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik intgratif, bebas dan bersih dari praktik KKN, mampu melayani publik, menjunjung tinggi nilai netralitas, berdedikasi tinggi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik sebagai aparatur negara. Penguatan reformasi birokrasi didukung dengan   law reform  terkait, salah satunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang   Grand Design  Reformasi Birokrasi 2010-2025. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran  Grand design  tersebut yakni ”Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acu

Warga binaan pemasyarakatan Rutan Dumai saat menggunakan fasilitas Wartelsuspas. Dumai  – Karena masih adanya upaya-upaya warga binaan pemasyarakatan menggunakan alat komunikasi (handphone) dalam rumah tahanan (rutan), kini Rutan Kelas IIB Kota Dumai di Riau menyediakan layanan berupa Wartelsuspas (Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan), khusus warga binaan. Hal itu dikatakan Kepala Rutan Kelas IIB Kota Dumai, M Lukman kepada GoRiau.com (GoNews Group), Selasa (27/9/2016) mengatakan, bahwa ini merupakan upaya mendukung program Getting to Zero Halinar (handphone, pungli dan narkoba), Keamanan dan Pelayanan di Rutan Kelas IIB Dumai. “Warga binaan diberikan waktu maksimal 15 menit untuk menelepon menggunakan Wartelsuspas dan membayar Rp10.000. Sementara untuk 1 menit menelepon dikenakan biaya Rp1.000. Wartelsuspas untuk menghindari penyalahgunaan alat telekomunikasi (handphone) di dalam rutan,” ungkapnya. Sambung Lukman, biaya komunikasi melalui Wartelsuspas ini nantinya d

sabu (ilustrasi) Medan   – Berada di balik rumah tahanan negara (rutan) tidak membuat Hendy jera untuk mengulang tindak kejahatannya. Pengedar narkoba ini kembali diringkus meski masih berada di balik sel Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Hendy diringkus petugas keamanan Rutan Tanjung Gusta Medan dengan puluhan gram serbuk putih yang diduga sabu. Kepala Pengamanan Rutan Tanjung Gusta Medan, Nimrot Sihotang, mengatakan, Hendy diamankan pada Sabtu (24/9) sekitar pukul 20.30 WIB. “Hendy diamankan saat digelar razia rutin secara internal oleh pihak kami,” kata Nimrot, Senin (26/9). Hendy merupakan warga binaan yang menghuni blok sel G-4 Rutan Tanjung Gusta Medan. Dia adalah terdakwa untuk perkara kepemilikan 21,425 kg sabu, 44.849 butir ekstasi, dan 6.000 pil happy five. Dia juga diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Pengadilan Negeri Medan. Nimrot menyebutkan, selain sabu, dari tangan Hendy, petugas juga mengamankan satu timbangan elektrik dan ponsel yang diduga seba

Ferdinand Siagian, Kakanwil Kemenkumham Riau Jakarta  – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau Ferdinand Siagian menegaskan akan memecat pegawai yang terbukti terlibat peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. “Tidak ada toleransi. Terbukti langsung kami pecat,” kata Ferdinand di Pekanbaru, Senin . Ancaman Ferdinand itu merespons terungkapnya tiga narapidana Lapas Klas IIA Bengkalis yang tertangkap tangan memiliki 16 paket sabu-sabu. Ketiga napi itu masing-masing SG (26), CPP alias Charles (33), dan FH (34) diduga kuat sebagai jaringan pengedar narkoba di dalam Lapas. Menurut Ferdinand, pihaknya akan segera menurunkan tim untuk mendalami temuan narkoba yang dimiliki oleh napi kasus narkotika tersebut. Ia menduga tidak tertutup kemungkinan peredaran narkoba di dalam Lapas Klas IIA Bengkalis ada andil oknum pegawainya. “Makanya kami akan turun dan pastikan ke Bengkalis secepatnya,” tegas Ferdinand. Untuk langkah awal, lanjutnya, Kemenkumham

Jambi  – Pembinaan narapidana (napi) anak-anak dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muarabulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi semakin sulit dilakukan menyusul terus meningkatnya jumlah napi di lapas tersebut. Pembinaan terhadap napi di lapas tersebut sulit dilakukan akibat jumlah napi yang terlalu banyak tidak seimbang dengan jumlah tenaga maupun fasilitas pembinaan. “Warga binaan atau napi di lapas ini khusus anak-anak dan wanita yang membutuhkan pembinaan baik agar mereka bisa segera kembali ke masyarakat. Namun pembinaan terhadap para napi anak dan wanita di lapas ini sulit karena jumlah napi terlalu banyak. Sementara jumlah tenaga dan fasilitas pembina napi di lapas ini terbatas, tidak sebanding dengan jumlah napi,” kata Kepala Lapas Kelas II B Muarabulian, Asman Tanjung di Muarabulian, Batanghari, Jambi, Selasa (27/9). Menurut Asman Tanjung, jumlah warga binaan yang menghuni Lapas Anak dan Wanita Muarabulian kini mencapai 231 orang. Sedangkan kapa

WBP Lapas Salemba Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham) telah meluncurkan Social Creative Inmate Program, yaitu sistem pengawasan dalam bentuk software (perangkat lunak) tiga dimensi yang diterapkan pertama kali di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang. Pilot Project ini dibuat untuk meningkatkan sistem pengamanan terpadu, sehingga dapat mengamati perubahan perilaku dan memperkenalkan kemampuan serta memberikan kesadaran kreativitas sosial pada warga binaan. Terealisasinya penerapan perangkat ini didukung oleh beberapa negara yang tergabung dalam Forum of Small Medium Economic Africa Asean (FORSEAA). Hadir dalam acara ini perwakilan dari 30 kedutaan besar.

Program Napi Berkebun, salah satu pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Program Napi Berkebun, salah satu pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Indonesia. <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/yDPckGtZGAM?list=UUXl-SSZmE8N1SEgBUI_8QRw” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

PALEMBANG - Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dit Binmas) Polda Sumsel, kemarin (14/9) gelar rapat koordinasi (Rakor)dan Analisis Evaluasi (Anev) Polsus-Pol PP di Aula Rapat Dit Binmas Polda Sumsel Jalan Kol H Burlian. Koordinasi tersebut untuk memperlancar saat penugasan.  Direktur Binmas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Sutrisno Dewo Gono Murti MM mengatakan, koordinasi tugas terutama bagi instansi/badan pemerintah/BUMN pengemban fungsi Polsus di wilayah Sumsel. “Juga komunikasi yang aktif agar tugas Polri dengan Polsus, Polhut, dan Pol PP dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Juga bisa tercipta deterrence effect yang positif,” katanya. Hadir dalam rakor itu dari 17 instansi. Yaitu Satpol PP Provinsi Sumsel, Sat Pol PP kota Palembang, Polpas Balai Pemasyarakatan Klas 1 Palembang, Polpas Rupbasan Palembang, Polpas Lapas Klas 1 Merah Matah Palembang, dan Polpas Lapas Perempuan Klas 2 A Palembang. Kemudian, ada juga dari Polpas Lapas Narkotika Palembang, Polpas

  Jajaran KPU Tana Paser dan Rutan pun melaksanakan pe-nyembelihan hewan kurban sebagai manifestasi solidaritas dan kepedulian sosial TANA PASER – Pada momentum Hari Raya Iduladha 1437 H/2016 M ini, umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, sekaligus mengenang ujian kecintaan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS. Terkait dengan hal itu, keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser ikut berpartisipasi dalam penyembelihan hewan kurban. Satu ekor sapi disembelih, Rabu (14/9), di halaman Kantor KPU setempat. Ketua KPU Kabupaten Paser Eka Yusda Indrawan didampingi Komisioner KPU Abdul Qayyim Rasyid menyampaikan bahwa satu ekor hewan kurban itu hasil patungan dari lima komisioner KPU, satu pejabat KPU dan satu dari pihak keluarga salah satu komisioner KPU Paser. “Sesuai syariatnya, seekor sapi merupakan hasil patungan dari 7 orang,” ungkap Qayyim usai proses penyembelihan hewan kurban di Kantor KPU Paser. Melalui momen ini pula, lanjut Dia, selain bersedekah, pi

M.Nurdin Kalapas Nunukan Nunukan  – Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, dari 379 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan, 223 orang diantaranya atau sekitar 58,8 persen merupakan kasus narkoba. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, M.Nurdin, M.M. mengatakan, persentase kasus narkoba yang cukup tinggi menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya para penegak hukum dalam meminimalisir tingginya kasus narkoba di Kabupaten Nunukan. Nurdin mengungkapkan, pada dasarnya warga binaan yang terlibat kasus narkoba, bukan karena terdesak dengan persoalan ekonomi, melainkan mereka tergiur dengan keuntungan yang besar tanpa harus bekerja keras sehingga mereka memilih melakukan bisnis haram tersebut. “Ini jumlahnya bukannya menurun malah naik terus ini, sekarang itu, 199 laki – laki dan 24 perempuan”, kata Kalapas Nunukan, M.Nurdin di Nunukan, Senin (13/09/2015). Lebih lanjut M.Nurdin menjelaskan, selain kasus narkoba, kasus perlindungan an

Pegawai Lapas Kelas IIA Sragen menunjukkan gelang yang dipakainya. Sragen  – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sragen semakin memperketat aturan bagi pegawainya. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, pegawai Lapas diwajibkan memakai gelang warna-warni sebagai tanda ada tidaknya pelanggaran disiplin. “Supaya pegawai-pegawai itu baik saya berikan dia gelang. Semua pegawai  kalau dia mengikuti aturan, gelangnya akan berwarna biru,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Sragen, Rudy Djoko Sumitro, Rabu (14/9). Di sela-sela acara rapat koordinasi (Rakor) dengan Lembaga Penegak Hukum di Kabupaten Sragen, Rudy Djoko mengungkapkan, pemakaian gelang tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai dan meminimalisir adanya pelanggaran disiplin di lingkungan Lapas Kelas IIA Sragen. Dia menjelaskan, kalau sekali saja ada pegawai yang tidak mengikuti apel pagi atau tidak membuat laporan harian akan mendapatkan gelang warna kuning. Sedangkan jika pelanggaran tersebut dilakukan hingga

GRESIK -  Pemerintah Kabupaten Gresik meresmikan pondok pesantren At Taubah di Lembaga Pemasyarakan (Lapas), Kelas IIB, Gresik, Selasa (13/9/2016). Pendirian ponpes ini untuk membina mental dan pengetahuan agama para penghuni lapas agar saat keluar dari lapas dapat diterima di masyarakat. "Lembaga pemasyarakatan itu bukan sarana untuk menghukum tapi untuk membina agar menjadi warga negara yang baik. Saat ini, salah satunya diresnikan pendidikan pesantren namanya At Taubah, atau kegiatan bimbingan rohani," ujar Wakil Bupati Gresik Mohamad Qosim, usai peresmian Pondok Pesantren At Taubah, Lapas Kelas II B, Gresik, Selasa (13/9/2016). Untuk mengisi kegiatan keagamaan, Pemkab Gresik bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Gresik dan Badan Amil Zakat Nasional (Basmaz) Kabupaten Gresik. "Warga yang ada di sini menjadi tanggungjawab kita bersama. Nanti ada reward bagi anggota lapas yang berprestasi. Ini untuk memberi semangat agar keluar dari lapas ini b

 Warga binaan Lapas Sukamiskin saling bersalaman usai Salat Ied. BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Setiap lembaga pemasyarakatan (lapas) se-Bandung Raya melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Satu di antaranya Lapas Kelas I Sukamiskin  di Jalan AH Nasution, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. "Lapas  Sukamiskin  (sembelih) delapan sapi dan 10 ekor kambing. Tapi dipotongnya tidak sekaligus hari ini. Hari ini empat (sapi), besoknya empat," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kewilayahan Kementerian Hukum dan HAM Jabar, Agus Toyib, melalui sambungan telepon, Senin (12/9/2016). Dikatakan Agus, delapan sapi itu sebagian besar merupakan hewan kurban yang dibeli warga binaan "rumah khusus" kasus korupsi tersebut. Pihaknya memang memberi kesempatan kepada warga binaan untuk menjalankan perintah agama tersebut. "Kan tiap tahun lapas membuka kesempatan kepada warga binaan dan pegawai untuk bekurban," kata Agus. Tak hanya memberikan kesempatan berkurban,

TELEPAS: Fasilitas telepon lapas di Tenggarong ini dinilai cukup membantu para napi untuk komunikasi ke keluarga mereka. Selain minimalkan upaya napi membawa ponsel, para napi tetap diawasi dan terpasang alat penyadap. TENGGARONG – Selama ini, telepon telah menjadi barang berharga di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Namun, para penghuni lapas tak perlu khawatir dengan kesulitan sarana telekomunikasi tersebut. Pasalnya, Lapas Kelas IIB Tenggarong kini menyiapkan sebuah warung telekomunikasi (Wartel) yang dikhususkan bagi para tahanan. Wartel khusus napi atau dikenal dengan Telepas (Telepon Lapas) itu merupakan program Kementerian Hukum dan HAM sejak dua bulan lalu berada di Lapas. Tapi, untuk operasional Telepas masih menunggu penghitungan biaya per menit saat berbicara. Kepala Lapas Kelas IIB Tenggarong, Muhammad Iksan kepada media ini menjelaskan, Telepas juga dilengkapi alat penyadap untuk hindari hal tidak diinginkan. “Sengaja dipasang alat penyadap untuk minimal

  POJOKSATU.id, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah menggenjot program Lapas Industri. Melalui program ini, para narapidana diharapkan memiliki keahlian, sehingga bisa mandiri setelah keluar dari lembaga permasyarakatan (lapas). Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas, Sutrisman mengatakan beberapa lapas yang dipilih menjadi lapas industri, yakni Lapas Nusakambangan, Bandung dan Jabodetabek. “Ada percetakan, peternakan, tekstil. Seka

Merdeka.com, Tanah Bumbu - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakawil Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), membangun satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu). Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Imam Suyudi mengatakan, pembangunan Lapas dilakukan untuk mengurangi tingkat hunian di Lapas Kotabaru yang sudah over kapasitas. Dimana saat ini  Lapas Kotabaru kelas II B, dihuni sebanyak sekitar 1.200 orang warga binaan Lapas, padahal batas maksimal hanya sebanyak 180 orang saja. “Dari sebanyak 1.200 lebih warga binaan lapas, 60 % merupakan warga binaan yang berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, ’’ kata Imam, di Tanah Bumbu, Senin (6/9). Dengan dibangunnya lapas di Tanah Bumbu, Imam berharap, hal ini dapat mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lapas Kotabaru. Untuk merealisasikan pembangunan Lapas tersebut, Kakanwil Kemenkumham Kalsel bersinergi dengan Bupati Tanbu, serta minta dukungan instansi

 Lapas Banjarbaru BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Lapas Banjarbaru menyadari ketersediaan air di Lapas ke depannya bisa kurang bila cuma andalkan satu sumur bor. Hal ini disampaikan Kalapas Banjarbaru Akhmad Heriansyah, Senin (5/9/2016). Ketersediaan air sumur juga masih kurang ideal karena baru cuma satu sumur. Namun, karena jumlah warga binaan masih sedikit keberadaan satu sumur masih mencukupi, lain cerita bila jumlah warga binaan sudah banyak maka satu sumur tak lagi cukup. Lapas Banjarbaru berdiri di tengah hutan alalang sekitar satu kilometer dari perkantoran Pemprov Kalsel. "Sementara ini aman saja walau satu sumur bor, sekarang kita sedang upayakan untuk tambah satu sumur lagi. Satu sumur yang ada sekarang ini masih mencukupi untuk tiga blok yang ada," katanya. (*) Sumber: Tribun Banjar

Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Sri Puguh Budi Utami yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Abner Banosro - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menganggarkan dana sebesar Rp 52 miliar untuk penambahan serta perbaikan blok tahanan di dua lapas di Papua pada tahun ini. JAYAPURA, KOMPAS.com - Hal ini disampaikan Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Sri Puguh Budi Utami saat ditemui di kantor Kanwil Kemenkumham Papua di Kota Jayapura, Jumat (2/9/2016). Sri mengatakan, perbaikan dan penambahan blok tahanan terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Abepura dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I B Wamena. “Dengan adanya perbaikan dan penambahan blok tahanan, maka kapasitas di Lapas Abepura bertambah hingga 130 orang, sedangkan di Lapas Wamena sekitra 100 orang,” kata Sri. Ia pun menuturkan, tujuan Kemenkumham menganggarkan dana puluhan miliar untuk perbaikan dan penambahan blok tahanan demi mengantisipasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bernyanyi bersama warga binaan lapas di Lapangan Silang Monas, Sabtu (3/9/2016). TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bangkit dari tempat duduknya dan langsung menghampiri warga binaan Lapas Cipinang dan Pondok Bambu. Binaan lapas yang merupakan binaan atas kasus narkoba itu sedang bermain perkusi usai apel besar Pramuka di Lapangan Silang Monas, Sabtu (3/9/2016). Pantauan Kompas.com, Djarot langsung memegang mic dan ikut bernyanyi bersama mereka. Mereka bernyanyi lagu khas Betawi "Jali-jali". "Saya kebetulan sudah pernah ke LP mereka. Menurut saya kasihlah mereka kesempatan untuk bisa keluar dari jeratan narkoba," ujar Djarot. Djarot mengatakan warga binaan yang bermain perkusi hari ini sudah berjuang keras melawan jeratan narkoba. Menurut Djarot, mereka layak diberi kesempatan kedua dan diberi semangat. Itu sebabnya dia merasa sangat senang ketika bernya

Gubernur Banten Rano Karno (tengah, bertutup kepala hitam) didampingi Ketua Adat masyarakat Kasepuhan Cisungsang Abah Usep (keempat dari kiri) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta (ketiga dari kiri) dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya (keenam dari kiri) serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten menyaksikan acara Seren Taun di Cisungsang, Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Serang - Dalam melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Banten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan menyiapkan 11 tempat pemungutan suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di wilayah Provinsi Banten. Kesebelas TPS itu terdiri atas 1 TPS di Lapas Serang, 1 TPS di Rutan Rangkasbitung, 1 TPS di Lapas Pandeglang, 2 TPS di Lapas Kabupaten Tangerang, 5 TPS di Lapas Kota Tangerang, dan 1 TPS di Lapas Cilegon. “KPU sebagai penyelenggara pemilihan berupaya dan bekerja untuk