Cerita Pancasila

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apkasi di Bali. Liputan6.com, Jakarta  Peran pendidikan penting untuk perkembangan suatu bangsa. Berkaitan dengan pendidikan, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sepakat untuk mengawal penerapan pendidikan berkarakter Pancasila. Hal itu dinyatakan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Rabu 21 Agustus 2019 sampai Jumat 23 Agustus 2019 di Bali.  "Para bupati sepakat, bahwa di luar berbagai dinamika pembangunan terkait persoalan ekonomi yang tidak kalah penting adalah menciptakan SDM berkarakter Pancasila,  toleran, dan menjaga kebhinekaan," ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Kamis (22/8), usai sesi rapat Apkasi yang dihadiri ratusan bupati, sekretaris daerah, dan kepala dinas terkait. Anas mengatakan bupati dan pemerintah kabupaten (pemkab) se-Indonesia berwenang mengelola lebih dari 35 juta siswa SD dan SMP, belum termasuk MTs dan MI yang perlu kolaborasi dengan Kementerian Agama. Mereka ad

FMIPA UNS – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bekerjasama dengan Badan Pembinaan Indeologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Seminar Pancasila dengan tema Literasi Sain Untuk Membumikan Nilai-nilai Pancasila. Tema ini diambil menyesuiakan dengan tempat dan audiens peserta. Seminar yang diselenggarakan di aula gedung C FMIPA pada hari Senin (19/8/2019) ini diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di Fakultas MIPA. Menghadirkan dua orang pembicara utama Mohammad Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H. (Direktur Standarisasi Materi dan Metode Aparatur Negara BPIP) dan Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc. (Hons) Ph.D dari FMIPA. Dalam materinya Akbar menyinggung pentingnya generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Akbar,Pancasila sebagai Leistar Dinamis, artinya kita harus menggali nilai-nilai baik yang sudah ada didalam masyarakat. Nilai-nilai baik tersebut harus menjadi dasar dan

Replika Garuda Pancasila Setinggi 17 Meter. Dok: Extramarks Indonesia Liputan6.com, Solo -  Pelaksana Tugas Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Plt BPIP) Hariyono mengatakan, seminar 74 Ikon  Pancasila  di 13 titik kompleks Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) sebagai langkah membentengi ideologi bangsa dari ancaman ideologi yang bertolak dengan Pancasila. "Kita ingin memulai pengarusutamaan  Pancasila  di kampus-kampus, kita mulai dengan UNS sebagai Benteng Pancasila. Kalau ini berhasil kita akan sosialisasikan di perguruan tinggi lain," ujar Hariyono di UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (19/8/2019). BACA JUGA Mendikbud Berencana Pisahkan Mata Pelajaran Pancasila Hariyono berharap, melalui seminar kepancasilaan di 13 titik oleh 74 Ikon Pancasila ini dapat mendorong gerak gotong royong antara BPIP dan seluruh  stakeholders . Dia juga berharap, dengan mencapai nilai tersebut, Indonesia bisa bersama untuk mengarus utamakan Pancasila. "

Liputan6.com, Jakarta -  Badan Pembinaan Ideologi  Pancasila  (BPIP) akan menyerahkan penghargaan kepada 74 ikon nusantara yang dinilai telah berkontribusi penuh dalam mengamalkan dan menyeleraskan kehidupan dengan ideologis  Pancasila  pada Senin malam 19 Agustus 2019. Menurut Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo, 74 nama dari latar bidang dan profesi yang berbeda tersebut telah diseleksi secara ketat kelayakannya. "Awalnya ada 300 nama, lalu kami seleksi lagi jadi 100 dan terakhir didapat 74," kata Aris di De Tjolomadoe, Solo, Jawa Tengah, Minggu (18/8/2019). Aris menjelaskan, seleksi dilakukan secara internal BPIP dengan dibantu tim eksternal untuk memberikan masukan dan penyaringan secara menyeluruh. Meski ada pro-kontra terhadap nama-nama didapat, Aris meyakini, sementara ini 74 nama ini adalah yang layak menerima penghargaan bergengsi BPIP di tahun 2019. "Data-data telah kami cocokkan, dan mengapa 74 karena disesuaikan deng

Pembukaan Kongres Pancasila XI. Wakil Presiden Jusuf Kalla usai menyampaiakan paparan pada pembukaan Kongres Pancasila XI di UGM, Yogyakarta, Kamis (15/8/2019).  Foto: Republika/ Wihdan REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengharapkan pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dijelaskan secara sederhana agar mudah dipahami dan diamalkan masyarakat pada umumnya. "Bahwa untuk kepentingan praktis dan masyarakat pada umumnya itu seyogyanya memang Pancasila perlu disampaikan secara sederhana," kata Hariyono ditemui disela Kongres Pancasila XI di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (15/8). Hariyono sendiri menjadi salah satu dari beberapa pembicara dalam diskusi panel dengan tema 'Dinamika Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Dalam Mempertahankan Identitas Nasional' pada Konggres Pancasila XI yang diselenggarakan UGM pada 15 dan 16 Agustus 2019

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/8/2018).(KOMPAS.com/Labib Zamani) JAKARTA, KOMPAS.com - Petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (6/8/2019) siang. Plt Kepala BPIP Hariyono mengatakan, pertemuan tersebut membahas sinergi antarlembaga dalam program pengarusutamaan ideologi Pancasila. Baca juga: Soal FPI, Menhan Bilang Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini "Koordinasi kelembagaan bagaimana program-program BPIP itu sinkron dan saling sinergi dengan Menko Polhukam sehingga enggak ada kesan antarlembaga negara itu saling bersalip-salipan," kata Hariyono kepada wartawan. Hariyono menyebut, program pengarusutamaan Pancasila harus dimulai secara gotong-royong oleh antarlembaga sejak tahap diskusi konsep programhingga pelakaksanaannya. Ia melanjutkan, pertemuan BPIP dan Wiranto juga membahas terkait Panc

Dr. Mohd Sabri AR, Direktur Kajian Materi BPIP Oleh  Mohd Sabri AR Tiba-tiba wacana kebangsaan kita dikerkah narasi yang mengguncang: “NKRI Syariah Berdasarkan Pancasila”. Sebilah keputusan yang lahir dari forum Ijtima Ulama dan diandaikan sangat dekat dengan ide “radikalisme.” Sejatinya tafsir terhadap anggitan atau konsep “radikal” dan “radikalisme” khususnya ketika ditautkan dengan paham keagamaan tertentu, belakangan kian marak mewarnai percakapan publik. Kedua istilah itu seharusnya dihidupi secara proporsional baik oleh negara maupun warga negara. Apalagi anggitan ini berakar pada tradisi Barat. Diperlukan percakapan publik yang berbasis epistemik dan sosiologis dalam konteks keindonesiaan. Ada pandangan yang mengandaikan jika “radikalisme agama” dan “beragama secara radikal” adalah dua anggitan yang berbeda secara ontologis. Meski kedua anggitan itu bermuasal dari kata “radix” (Latin) yang semakna dengan “akar” dalam konteks keindonesiaan, namun memiliki implika