Cerita Pancasila

Sekretaris Ditjen Pas Resmikan Bakso Lapas II B Kota Sukabumi Sukabumi - Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami, memberikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas II B Kota Sukabumi dan jajaranya dalam mendorong ekonomi kemasyarakatan. "Saya apresiasi atas upaya yang dilakukan teman-teman KUPT lapas, khususnya di Kota Sukabumi untuk mendorong ekonomi kerakyatan dari sisi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan," kata Sri usai meresmikan produksi bakso R Somantri di Lapas Kelas II B Kota Sukabumi, Kamis (18/1). Upaya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan tentunya harus maksimal, Artinya, tidak boleh berbeda-berbeda dengan pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat."Kegiatan-kegiatan di dalam (lapas) itu harus nyambung, sehingga, jangan sampai ketika warga binaan bebas tidak bisa dijadikan sebagai kelanjutan untuk kehidupan mereka," ujar Sri. Untuk itu, lanjut Sri, salah satu upaya untuk memaju

Plt Direktur Jenderal Kemasyarakatan Mardjoeki  T RIBUNJATENG.COM,SEMARANG-  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham akan berikan pembekalan terhadap petugas Lapas High Risk Nusakambangan.Plt Direktur Jenderal Kemasyarakatan Mardjoeki mengatakan sarana prasana saat ini telah disiapkan. Namun pihaknya akan mempersiapkan dan penguatan lebih terhadap petugas yang akan di Lapas High Risk. "Saya sudah bertemu dengan kepala BNPT agar memberikan pembekalan kepada petugas Lapas High Risk dalam deradikalisasi," ujarnya, Rabu (10/1/2018). Selain SDM, kata dia, akan membuat panduan berbentuk saku yang digunakan petugas lapas high Risk dalam melaksanakan tugas sehari-hari. "Setelah semua tahapan sudah dilakukan maka akan dilakukan pemindahan Napi. Menkumham telah meminta sesegera mungkin awal tahun untuk mengisi Lapas High Risk," Terang dia. Dikatakannya, pemindahan narapidana sedang dilakukan Assemen (perolehan data) misal kasus narkoba untuk

BINJAI- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Sumatra Utara, bekerja sama dengan Polres, telah menutup sejumlah akses dan tempat pelarian narapidana yang kabur dari institusi hukum tersebut. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumut, Hermawan Yunianto, di Medan, Rabu (3/1), mengatakan, beberapa titik lokasi pelarian yang akan digunakan narapidana (napi) ke luar dari wilayah Sumut, terus diawasi ekstraketat. Tiga napi yang belum tertangkap, menurut dia, tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena seluruh akses yang akan mereka gunakan itu, telah ditempatkan beberapa orang petugas keamanan. "Jadi, tiga napi tersebut mengalami kesulitan untuk melarikan dari ke Aceh, Pekanbaru, Sumatra Barat (Sumbar), dan beberapa daerah lainnya," ujar Hermawan. Ia mengajukan banding ke tahanan yang masih bersembunyi untuk segera menyerahkan diri ke petugas dan ke Binjai Lapas.  Tempat tidur yang tidak sa