Cerita Pancasila

Ilustrasi SURYA.co.id | MALANG  - Sugiyanto, napi  Lapas Lowokwaru  yang menghilang sejak Senin (26/1/2015) dikabarkan sudah kembali ke Lapas, Jumat (30/1/2015). Kabar kembalinya napi asal Probolinggo itu disampaikan oleh Kalapas Lowokwaru, Tholib. Tholib menyebut Sugiyanto kini sudah kembali masuk ke Lapas dan tetap menjalani perawatan medis. "Alhamdulilah narapidana yang lari dari RSSA sudah kembali ke Lapas Malang, untuk sementara dalam perawatan dokter Lapas," ujar Tholib melalui pesan singkat yang diterima SURYA.co.id, Jumat (30/1/2015) pagi. Sumber : surya.co.id

pertemuan Ombusman perwakilan Bali dengan beberapa instansi, di Kantor Ombusman Jalan Diponegoro, Denpasar Bali, Jumat (30/1/2015). TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR  - Karena sudah ditetapkan, terpidana mati di Bali kini tinggal menunggu waktu. Untuk itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini tengah menjaga ketat terpidana mati yang kini berada di Lapas Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kepala Devisi Permasyarakatan N Putra Surya A mengaku, pihaknya harus selektif dan juga waspada. Kewaspadaan dan optimalisasi keamanan lebih ditujukan kepada dua narapidana dari Australia, satu warga negara Inggris, dan seorang lagi dari warga Karangasem. "Kami intensifkan ke empat wargabinaan yang terpidana mati. Penjagaan ketat dan jangan sampai lengah," jelasnya saat menjalin pertemuan dengan Ombusman perwakilan Bali, di Kantor Ombusman Jalan Diponegoro, Denpasar Bali, Jumat (30/1/2015).(*) Sumber : tribunnews.com

Lapas Salemba Jakarta  -Hari ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementeria Keuangan melakukan tindakan tegas terhadap penunggak pajak. Rencananya, seorang penunggak pajak akan dikenakan penyanderaan ( gijzeling ), dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat. Berdasarkan pengamatan  detikFinance  di lokasi, Jumat (30/1/2015), sudah ada persiapan untuk penyanderaan. Selain petugas lapas, para pegawai Kementerian Keuangan pun sudah terlihat. Menurut salah seorang petugas lapas, sel untuk si penunggak pajak pun sudah disiapkan. Ada sel khusus untuk penyanderaan terkait kasus pajak, tidak disatukan dengan tahanan lainnya. Wahju K Tumakaka, Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, mengatakan ada 1 orang yang akan menempati sel di Lapas Salemba. "Jadi sudah diambil tindakan dari satu orang penanggung jawab perusahaan penunggak pajak. Yang bersangkutan sedang dibawa ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Set

PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Kebersihan dan Kebakaran (DKK), resmi menjalin kerjasama dengan Lapas Kelas II A Tuatunu Pangkalpinang, dalam bidang kebersihan kota. Penandatanganan nota kesepakatan digelar bersamaan dengan penandatanganan 32 MoU dengan mitra kerja dan peresmian gedung baru Lapas Narkotika Kelas III Selindung Pangkalpinang, Rabu (28/1/2015).  Kepala DKK Kota Pangkalpinang, Drs. Iwansyah mengatakan, kerjasama antara Lapas dengan DKK Pangkalpinang sudah berjalan enam tahun. Para narapidana (napi) kata Iwansyah diperbantukan untuk membantu akan pihaknya dalam menjaga kebersihan Kota. "Nanti napi yang dilibatkan adalah warga binaan yang hampir habis masa binaannya. Nantinya ada sekitar 50 titik yang menjadi target kerjasama, diantaranya jalan, bandar dan kawasan sampah liar serta titik pantau adipura," kata Iwansyah kemarin. Kerjasama digelar karena produksi sampah di Pangkalpinang semakin hari k

Dirjen PAS saat meninjau Lapas Narkotika Kelas III, Pangkalpinang, Rabu (28/1/2015). BANGKAPOS.COM, BANGKA — Warga binaan yang ada di seluruh Indonesia mencapai 163.935 yang tersebar di 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM. Dari 163.935 warga binaan, rata-rata 45 persen merupakan kasus narkotika narkoba. “Ada sekitar lebih dari 60.000 dari 163.935 warga binaan karena kasus narkoba, dalam lapas sebagai pengguna dan penyalahguna narkoba,” jelas Handoyo Sudrajat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, Rabu (28/1/2015). Hal tersebut dikatakan Handpyo, saat meresmikan gedung blok hunian Lapas Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang. Bahkan dikatakan Handoyo, data dari Badan Narkotika Nasional sebanyak 4 juta para penyalahguna dan pengguna narkoba. “Dapat dibayangkan kalau anak-anak kehilangan masa depan produktifitas dan lebih dekat kepada kecenderungan berbuta kejahatan,” jelasnya. sumber : http://bangka.tribunnews.com

Kakanwil Kemenkum HAM Riau bersama rombongan meninjau Lapas Bengkalis. BENGKALIS, GORIAU.COM – Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyaratan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Riau, Lulik Heri Sutrisno berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis secepatnya melakukan serah terima bangunan yang ada di Lapas Kelas II A. Hal itu dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sudah over kapasitas. Jika dalam waktu dekat diserahterimakan, setidaknya mengurangi kepadatan yang terjadi di setiap kamar Napi. ”Kalapas sudah meminta dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan serah terima, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Mudah-mudahan kita harapkan Februari bisa diserahterimakan,” ujarnya ketika mendampingi kunjungan Kakanwil Kemenkumham di Lapas Bengkalis, Kamis (29/1/2015). Disampaikan Kadiv Lapas Kemenkumham Riau, saat ini Lapas kelas II A Bengkalis masuk dalam 3 besar secara nasional lapas dengan Napi terpadat. ‘”K

KBRN, Bengkulu : Meski belum bersifat pasti, namun Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sudah mulai mempersiapkan lokasi baru untuk pengganti tempat Lembaga Pemasyarakatan Lapas terbesar di Indonesia di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu. Bupati Bengkulu Utara Imron Rosadi, mengatakan, penyiapan lokasi baru untuk Lapas terbesar di negeri ini di Pulau Enggano itu, karena melihat lokasinya yang sangat strategis berada di sebuah pulau tepatnya di Perairan Laut Samudera Hindia, menyerupai Nusa Kambangan yang terletak di Jawa Tengah. “Untuk luas daratan Pulau Enggano mencapai 400,6 kilometer persegi atau hampir menyamai Singapura, yang juga disangkakan Pulau Chrismast sebagai tempat para pencari suaka politik,” ujarnya, Kamis (29/1/2015). Selain itu, diakui Imron, berpijak dari jumlah penghuni Lapas Malabero Kota Bengkulu ditambah di Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah over kapasitas, bukan tidak mungkin jika Pemerintah Pusat berkeingin

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjayanto Saat Siaran Pers JAKARTA   - Bupati Tapanuli Tengah nonaktif, Raja Bonaran Situmeang, menyarankan jika nantinya Bambang Widjojanto (BW) ditahan oleh Bareskrim Polri sebaiknya dijadikan satu dengan Andi Mallarangeng di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. Saran itu dikemukan oleh Bonaran karena keduanya memiliki kesamaan dari kumis dan jambang yang tebal. "Biar bisa cukuran bersama," kata Bonaran dengan nada canda kepada Wartawan di Gedung KPK, Kamis (29/1/2015). Sebelumnya, Bonaran meminta Wakil Ketua KPK itu untuk menyampaikan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Selain itu, Bonaran mengatakan telah melaporkan pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) ke KPK. Dia mengungkapkan, saat masih berprofesi sebagai advokat dan menangani kasus Pilkada Kotawaringin Barat, Bambang pernah menemui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil

Ilustrasi DENPASAR   - Keluarga terpidana mati berkewarganegaraan Australia, Myuran Sukumaran, mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Denpasar, Kabupaten Badung, Bali. Raji Sukumaran yang merupakan ibu kandung dari Myuran tiba di lapas terbesar di Pulau Dewata itu sekira pukul 09.15 Wita. Ia didampingi kedua anaknya yakni Chintu dan Brintha Sukumaran. Kunjungan tersebut merupakan pertama setelah grasi terpidana mati yang ditangkap karena menyelundupkan narkotika jenis heroin pada 2005 itu ditolak Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2014. Selama hampir tiga jam berada di dalam lapas, keluarga Myuran tidak berkomentar kepada para awak media nasional dan internasional yang saat itu meliput. Mereka hanya membisu saat keluar melalui pintu gerbang lapas, kemudian memasuki kendaraan yang digunakan khusus milik Konsulat Jenderal Australia di Denpasar itu. Kedua adik Myuran pergi meninggalkan lapas terlebih dahulu menumpangi mobil Toyota Innova berwarna silver dengan n

Ilustrasi Ambon   - Adik kandung Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Maluku, Wellem Puttileihalat, terpidana korupsi proyek rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Pulau Kasa tahun 2007 senilai Rp 1 miliar dieksekusi tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rabu (28/1/2015). Wellem dibawa menuju Lapas Ambon sekitar pukul 13.30 WIT dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku bernomor polisi DE 8241 AM. Bersama Wellem Puttileihalat, Kejati Maluku juga mengeksekusi Jonathan Pesireron yang bertindak selaku ketua panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam proyek itu. Saat ditemui wartawan, Puttileihalat yang juga anggota DPRD Kabupaten SBB itu hanya melambaikan tangannya sambil tersenyum lega. Dia mengaku menerima dengan lapang dada eksekusi yang dilakukan jaksa terhadapnya. “Saya terima dengan lapang dada eksekusi ini,” singkatnya sambil tersenyum. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia kepada wartawan menuturkan, kedua t

Kakanwil Kemenkum HAM Riau bersama rombongan meninjau Lapas Bengkalis. BENGKALIS, GORIAU.COM – Kepala Divisi (Kadiv) Pemasyaratan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Riau, Lulik Heri Sutrisno berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis secepatnya melakukan serah terima bangunan yang ada di Lapas Kelas II A. Hal itu dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis sudah over kapasitas. Jika dalam waktu dekat diserahterimakan, setidaknya mengurangi kepadatan yang terjadi di setiap kamar Napi. ”Kalapas sudah meminta dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan serah terima, namun sampai sekarang belum ada jawaban. Mudah-mudahan kita harapkan Februari bisa diserahterimakan,” ujarnya ketika mendampingi kunjungan Kakanwil Kemenkumham di Lapas Bengkalis, Kamis (29/1/2015). Disampaikan Kadiv Lapas Kemenkumham Riau, saat ini Lapas kelas II A Bengkalis masuk dalam 3 besar secara nasional lapas dengan Napi terpadat. ‘”K

PRASETYO JAKARTA, SATELITPOST-Jaksa Agung Prasetyo membeberkan daftar eksekusi mati gembong narkoba gelombang kedua kepada anggota Komisi III DPR. Namun Prasetyo belum menyebutkan nama-nama terpidana itu. “Kita sedang cari waktu tepat untuk lakukan eksekusi berikutnya untuk warga Prancis, Ghana, Cordova, Brazil, Filipina, Australia, dan satu orang WNI. Tempatnya mungkin kami tetap memandang Nusakambangan sebagai tempat ideal,” kata Prasetyo dalam rapat kerja di Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1) seperti dikutip detikcom. Meski telah membeberkan kewarganegaraan yang akan dieksekusi mati di gelombang kedua, namun Prasetyo belum membeberkan nama-nama terpidana itu. Demikian juga tanggal eksekusinya. Saat ini lokasi eksekusi favorite di Pulau Nusakambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Terakhir yaitu menjadi lokasi eksekusi mati bagi 6 gembong narkoba pada pertengahan Januari 2015 lalu. Namun ada kendala di Nusakambangan. “Saat eksekusi sempat ada halang

Letak Pulau Enggano yang sangat jauh di tengah samudra dan dekat dengan Australia, membuat orang sering salah sangka. Liputan6.com, Bengkulu -   Pemerintah Kabupaten Bengkulu tengah menyiapkan salah satu pulau terluar, Pantai Barat Sumatra yang berada di Perairan Samudra Hindia. Yaitu Pulau Enggano , untuk dijadikan lokasi penjara seperti Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi mengatakan, posisi Enggano yang berada sangat jauh di tengah samudra sangat memungkinkan jika dijadikan penjara bagi para penjahat kelas kakap. "Sangat cocok untuk lokasi pengganti Pulau   Nusakambangan , Enggano bahkan lebih strategis, di sana juga sudah ada pelabuhan laut dan bandara perintis untuk sarana transportasi," ujar Imron di Bengkulu, Rabu (28/1/2015). Letak Pulau Enggano yang sangat jauh di tengah samudra dan dekat dengan Australia, kata Imron, membuat orang sering salah sangka. Mereka mengira itu Pulau Chrismast yang sering dija

Penandatanganan Bank Indonesia Dengan Kanwil Kemenkumham Jambi JAMBI -Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Jambi melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama peningkatan mutu kemandirian dan klien kemasyarakatan dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemenkumham) Jambi  Penandatanganan langsung dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) kemenkumham Jambi Drs. Juliasman Purba, M.Sidan Kepala BI Jambi, V Carlusa di Lapas kelas II A Jambi, Rabu (28/1/2015).  Menurut Juliasman, adanya bantuan dari BI maka para warga binaan akan banyak mempunyai keahlian yang lebih dan juga dapat meningkatkan kualitas keahliannya.  "Dengan kerjasama ini maka dapat meningkatkan pembinaan kepada warga binaan yang ada di Lapas," ujar Juliasman, Rabu (28/1/2015).  Para warga binaan akan diberikan pelatihan sesuai dengan keahliannya dan akan difasilitasi oleh BI.  "BI itu kan membiayai, misal kita mau menanam cabe, nanti BI akan menghubungi orang

BENTENG, BE - Wancana Bupati Bengkulu Utara (BU), Imron Rosadi untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di pulau Enggano, mendapat dukungan masyarakat Enggano di Bengkulu Tengah (Benteng). Tokoh Masyarakat Enggano di Benteng, Airin Rais, S. Ag menilai, dengan adanya lapas di pulau tersebut, akan dapat meningkatkan perekonomian warga Enggano. Airin menuturkan, jika wacana pembangunan lapas tersebut dapat direalisasikan, ia mengharapkan lapas yang dibangun tersebut khusus untuk tahanan kasus korupsi kelas kakap. Pertimbangannya, kata Airin, jika para koruptor dikurung di kawasan pulau terluar Provinsi Bengkulu itu, maka arus kunjungan warga ke pulau enggano akan meningkat drastis. Karena para keluarga koruptor tersebut akan sering mengunjungi anggota keluarganya yang ditahan dipulau Enggano. “Kalau mau bangun lapas di Enggano, harus dibuat lapas khusus koruptor kelas kakap,” ungkap Airin. Dijelaskan Airin, dengan pembangunan lapas khusus tahanan koruptor tersebut memang ak

Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi kupasbengkulu.com – Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi mengembalikan berkas pendaftaran ke kantor DPW PAN Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Imron mengatakan, dirinya memiliki rencana untuk membuat Rumah Tahanan (Rutan) seperti Nusa Kambangan, di Pulau Enggano. Dirinya, juga ingin menjadikan Enggano sebagai area diving untuk memajukan pariwisata Bengkulu. Enggano merupakan pulau terluar Bengkulu, tidak terlalu jauh dari Australia sehingga sering disangka Christmast Island. Pembicaraan saya kemarin dengan Kakanwil Kemenkumham terkait rutan di Bengkulu yang sudah pada overload, sehingga muncullah wacana seperti itu, kata Imron, Rabu (28/01/2015). Tapi pembangunan itu kan tidak mudah. Dananya harus dari pusat. Kita juga harus minta izin dulu dengan suku-suku yang ada di Enggano, lanjutnya. Ditambahkan Imron, terkait pariwisata, khususnya di Bengkulu Utara, Pulau Enggano memiliki potensi yang tidak kalah dari Taman Laut

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan CILACAP  – Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, siap kembali dijadikan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi terpidana mati. “Kami siap terima, tidak ada masalah,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah Yuspahruddin, Selasa (27/1). Menurut dia, pihaknya harus mendukung pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati jika akan kembali dilaksanakan di Nusakambangan. Karena, pemerintah yang memprogramkan hal itu. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin menolak pelaksanaan eksekusi terpidana mati tersebut. “Kita akan dukung semuanya, sekuat tenaga,” katanya. Terkait lokasi pelaksanaan eksekusi mati di Nusakambangan, dia mengatakan bahwa hal itu bergantung kenyamanan eksekutor. Yakni, jaksa yang bekerja sama dengan Brigade Mobil (Brimob). Dalam hal ini, di Nusakambangan terdapat dua lokasi eksekusi mati. Yaitu, di kawasan Nirbaya dan lapangan tembak Limusbu

Dirjen PAS saat meninjau Lapas Narkotika Kelas III, Pangkalpinang, Rabu (28/1/2015). BANGKAPOS.COM, BANGKA — Warga binaan yang ada di seluruh Indonesia mencapai 163.935 yang tersebar di 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM. Dari 163.935 warga binaan, rata-rata 45 persen merupakan kasus narkotika narkoba. “Ada sekitar lebih dari 60.000 dari 163.935 warga binaan karena kasus narkoba, dalam lapas sebagai pengguna dan penyalahguna narkoba,” jelas Handoyo Sudrajat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, Rabu (28/1/2015). Hal tersebut dikatakan Handpyo, saat meresmikan gedung blok hunian Lapas Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang. Bahkan dikatakan Handoyo, data dari Badan Narkotika Nasional sebanyak 4 juta para penyalahguna dan pengguna narkoba. “Dapat dibayangkan kalau anak-anak kehilangan masa depan produktifitas dan lebih dekat kepada kecenderungan berbuta kejahatan,” jelasnya. http://bangka.tribunnews.com

Direktur Jenderal Kemenkum dan HAM meninjau kamar mandi Lapas Narkotika Kelas III, Pangkalpinang, Rabu (28/1/2015). Bangka Pos / Agus Nuryadin BANGKAPOS.COM, BANGKA — Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) warga binaan diberi berbagai ketrampilan dan kemampuan. Kegiatan ini sudah dimulai di Lapas Kalimantan dan Nusa Kambangan. “Warga binaan diberikan kemampuan dan keterampilan produktifitas. Hal ini dilakukan agar warga binaan dapat meningkatkan ekonominya ditengah masyarakat nanti,” jelas Handoyo Sudrajat Direktur Jenderal Kemenkum dan HAM, saat ditemui Rabu (28/1) di Lapas Narkotika Kelas III Pangkalpinang. Dikatakan Handoyo, melalui kegiatan pembinaan produktifitas, bagi warga binaan yang akan kembali harus memiliki kemampuan dan ketrampilan. Sehingga saat akan ke masyarakat tidak melakukan tindak kriminal lagi. “Mereka yang sudah berada di luar Lapas, akan menjadi warga yang bisa berparitisipasi menjadi masyarakat yang baik,” ungkap Handoyo. Su

Handoyo Sudrajat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, saat meninjau Lapas Narkotika Kelas III, Pangkalpinang, Rabu (28/1/2015). Bangka Pos / Agus Nuryadhyn. BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Warga binaan yang ada di seluruh Indonesia mencapai 163.935 yang tersebar di 33 Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM. Dari 163.935 warga binaan, rata-rata 45 persen merupakan kasus narkotika narkoba . "Ada sekitar lebih dari 60.000 dari 163.935 warga binaan karena kasus  narkoba , dalam lapas sebagai pengguna dan penyalahguna  narkoba ," jelas Handoyo Sudrajat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM, Rabu (28/1/2015). Hal tersebut dikatakan Handpyo, saat meresmikan gedung blok hunian Lapas Khusus Narkotika Kelas III Pangkalpinang. Bahkan dikatakan Handoyo, data dari Badan Narkotika Nasional sebanyak 4 juta para penyalahguna dan pengguna  narkoba . "Dapat dibayangkan kalau anak-anak kehilangan masa depan produktifitas dan lebih dekat kepada kecenderung

Kelompok Islam garis keras menghuni pulau dekat Lapas. VIVA.co.id -  Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan, situasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah sudah tak steril. Jaksa Agung menjelaskan, banyak aktivitas dan lalu lalang orang di sekitar Lapas. Dia mencontohkan, di sebelah Nusakambangan ada daratan bernama Pulau Timbul. Ada sekitar 2.500 kepala keluarga (KK) yang menghuni pulau yang muncul akibat faktor alam tersebut. Menurut dia, penghuninya sebagian besar kelompok garis keras. "(Mereka) Islam garis keras. Bahkan mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang perlu kita waspadai," kata Prasetyo di depan Komisi III DPR RI, Rabu, 28 Januari 2015. Warga yang menghuni Pulau Timbul ini juga melakukan aktivitas ke Nusakambangan. "Banyak di antara mereka yang ke Nusakambangan dan merambah hutan di sana." Dia menilai, Nusakambangan harus steril dari aktivitas tersebut. Apalagi lokasi eksekusi mati terpidana berikutnya, kemung

BAHAS EKSEKUSI MATI: Jaksa Agung M. Prasetyo (baju putih) saat rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (28/1). (Desyinta Nuraini/Jawa Pos) JAKARTA  –  Kejaksaan Agung merencanakan pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua dalam waktu dekat. Namun, sebagai eksekutor, jaksa belum menentukan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ). ” Kita cari waktu yang tepat,” ujar Jaksa Agung M. Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III (bidang hukum) DPR, Rabu (28/1). Prasetyo menjawab pertanyaan anggota Komisi III mengenai kabar bahwa eksekusi mati tahap kedua akan dilakukan pada bulan Februari. Selain waktu, jaksa agung juga masih belum menentukan lokasi pelaksanaan eksekusi. Sebab, beberapa waktu lalu Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak eksekusi dilakukan di Bali. ”Kita carikan tempat. Kita harus menghormati kearifan lokal,” kata mantan jaksa agung muda pidana umum (JAM Pidum) itu. Bali menjadi salah satu rencana tempat e