Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2019

Pancasila Dapat Jadi Dasar Model Geopolitik Dunia

Gambar
Para pembicara Jakarta Geopolitics Forum, termasuk Prof Jonah Blank (lima dari kanan) saat sesi foto bersama di Jakarta, Kamis (26/6). Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi Jpnn.com , Jakarta Geopolitics Forum 2019 merupakan acara diskusi panel yang diadakan Lemhanas secara rutin tiap tahun sejak 2017 sebagai forum bagi para ahli dan praktisi untuk berbagi pandangan mengenai model geopolitik dunia yang dapat mengatasi isu global seperti terorisme dan krisis pengungsi. Blank menjelaskan Pancasila mengatur nilai dasar yang memungkinkan kompromi, dialog, dan negosiasi jadi penekanan utama dalam mengatasi perbedaan. "Pancasila, sepanjang penelitian saya, menjadi dasar dari demokrasi di Indonesia. Namun ternyata tak hanya untuk rakyat Indonesia, karena Pancasila dapat menjadi inspirasi bagi negara lain untuk membangun strategi geopolitiknya," kata Blank saat ditemui usai menjadi pembicara pada Jakarta Geopolitics Forum 2019. Baca Juga: Mahasiswa Harus Berkarakter d

Peneliti LIPI: Ideologi Pancasila Harus Jadi Panutan

Gambar
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro Foto: Republika TV/Havid Al Vizki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesaktian Pancasila sering didengungkan sebagai bukti keteguhan falsafah negara ini dalam menghadapi upaya ancaman penggantian ideologi negara. Padahal Pancasila sakti bukan karena ia mampu menolak berbagai ideologi yang mengancam, tetapi kesaktian Pancasila ini karena ia menjadi bagian integral yang telah melindungi keragaman dan sesuai dengan identitas bangsa, sehingga ideologi lain seperti Komunisme ataupun Khilafah menjadi tertolak. Ideologi seperti komunisme yang pada mulanya ingin memperjuangkan kelompok proletar dan kaum tertindas direduksi menjadi ideologi keras yang bertentangan dengan Pancasila yang berketuhanan. Begitu pula khilafah sebagai model kepemimpinan dalam Islam yang menerapkan syariah direduksi menjadi ideologi kekuasaan yang ingin memberangus keragaman dan kebinekaan yang bertentangan dengan Pancasila. Peneliti s

Peran HIPAKAD dalam Penguatan Ideologi Pancasila

Gambar
Dr. Karjono, Sekretaris Utama BPIP Jakarta, 20 September 2019 - Himpunan Putra Putri Angkatan Darat yang selanjutnya disingkat HIPAKAD merupakan Organisasi Kemasyarakatan secara teknis di bawah Pembinaan Persatuan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (PPAD) yang mempunyai hubungan Kesejarahan, Aspiratif, dan Koordinatif dengan Markas Besar TNI AD (MABESAD) dan merupakan bagian dari keluarga besar TNI. Pada hari ulang tahun HIPAKAD diselenggarakan  Coffee Morning  dalam rangka Komsos dengan keluarga besar TNI Tingkat Pusat TW. III tahun 2019, dengan tema  “Peran HIPAKAD Dalam Penguatan Ideologi Pancasila”.  Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 di Aula Madidziad, Jalan Kesatrian II, No. 1 Matraman, Jakarta Timur. Hadir dalam acara  Coffee Morning  HIPAKAD dengan keluarga besar TNI antara lain Mayor Jenderal TNI Bhakti Agus Fadjari S. IP., M.Si, Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan narasumber dari Bada

MPR Minta Pengetahuan Pancasila Bagi Generasi Muda Jangan Terputus

Gambar
Foto MPR Jakarta  - Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengungkapkan generasi muda Indonesia saat ini dan ke depan mesti lebih memahami kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sebab, pasca reformasi bergulir ada gambaran kekhawatiran bangsa tentang ke-Indonesiaan, terutama internalisasi pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan yang hilang. Ma'ruf menjelaskan panduan pengamalan Pancasila seperti Eka Prasetya Pancakarsa yang dibentuk dengan TAP MPR Nomor II Tahun 1978 kini sudah tidak ada. Selain itu, BP7 dibubarkan dan seluruh perangkat yang terkait dengan TAP tersebut sudah tidak ada lagi sejak tahun 1999 sampai 2009. "Cukup lama vakum. Sehingga ada sesuatu yang terputus yakni metode menginternalkan Pancasila itu hilang. Sehingga hampir sekian tahun generasi muda tidak mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan," kata Ma'ruf, Jumat (20/9/2019). Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi keynote speech Dialog

Redam Rusuh di Papua, BPIP Ajak Semua Pihak Duduk Bersama

Gambar
Plt Kepala BPIP Hariyono (dua dari kanan). -- Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom Solo  - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak semua pihak untuk duduk bersama terkait demonstrasi berujung rusuh di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Diketahui, kerusuhan terjadi buntut insiden pengamanan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jatim. "Kami akan coba untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan teman-teman kita di Papua," kata Plt Kepala BPIP, Hariyono di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (19/8/2019). Dia melihat bahwa selama ini konflik di Papua selalu dibawa ke arah primordial. Padahal, kata dia, konflik Papua bukan serta-merta masalah etnis. Hanya perlu dialog untuk meredam permasalahan. "Ideologi, termasuk ideologi Pancasila itu tidak bisa dipaksakan secara fisik. Negara Pancasila digali dari bumi Indonesia, dan Indonesia itu dibangun dalam ruang-ruang dialog," ujarnya. Hariyono menekankan bahwa masyaraka

Mendikbud Berencana Pisahkan Mata Pelajaran Pancasila

Gambar
Liputan6.com, Jakarta -  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berencana memisahkan pelajaran  Pancasila , yang selama ini tergabung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). BACA JUGA :   Mendikbud Tak Akan Beri Sanksi Pelajar yang Ikut Demonstrasi Muhadjir mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian lebih dalam terkait rencana tersebut. Pemisahan tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para siswa. "Kami sedang mengkaji lebih dalam, untuk kemungkinan memisahkan pelajaran Pancasila dari pelajaran kewarganegaraan," kata Muhadjir usai menghadiri Simposium Nasional Penanaman Nilai Pancasila di Jawa Timur, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (14/9/2019). Rencana pemisahan tersebut, dikarenakan selama ini dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, para siswa cenderung mendapatkan pengetahuan ketimbang penanaman nilai-nilai Pancasila. Padahal, lanjut Muhadjir, penanaman nilai-nilai  Pancasila  m

Deputi Pengkajian dan Materi Paparkan Pokok-Pokok Pikiran GBHIP di Internal BPIP

Gambar
Suasana Pembahasan GBHIP- Dok. BPIP Jakarta, 10 September 2019 – “Sesuai amanat Peraturan Presiden  Nomor 7 Tahun 2018, Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP telah menyelesaikan rancangan dokumen Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP), yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden RI”, demikian disampaikan Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Prof Dr. Adji Samekto S.H., M.Hum dalam acara diskusi kajian internal pada 9 September 2019 dan dipandu oleh Direktur Pengkajian Materi Dr. Moh. Sabri. “Dokumen GBHIP yang rancangannya telah selesai ini selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Pengarah kepada Presiden, segera setelah dilakukan proses akseptasi melalui beberapa diskusi terpumpun dengan Kementerian dan Lembaga serta pakar,” demikian ditambahkan Prof. Adji. Menurut Prof Adji, pesan utama GBHIP adalah pernyataan bahwa Pancasila adalah penuntun tingkah laku warga Indonesia agar selalu berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila adalah dasar negara,

Kontekstualisasi Wawasan Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda

Gambar
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, di hadapan hampir 5000 mahasiswa baru Universitas Islam Malang di Unisma Malang Jawa Timur, Minggu, 1 September 2019 INFO NASIONAL —  Di hadapan hampir 5.000 mahasiswa baru Universitas Islam Malang (Unisma), Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menekankan pentingnya kontekstualisasi wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Hal ini sebagai upaya merespons tantangan zaman yang berubah dengan cepat. "Tantangan bangsa mengalami perubahan. Perang terkini adalah menggunakan model  soft power . Cuci otak dengan memanfaatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan hingga teknologi informasi," kata Basarah di Unisma Malang Jawa Timur, Minggu, 1 September 2019. Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing. Mulai dari ekstrimisme agama, paham kebebasan, informasi palsu (hoaks) hingga ujaran kebencian bisa dengan mudah ditemukan di Internet. Sebagai pengguna Internet dan media s