Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Tengah Menyelesaikan Sejumlah Produk Pembinaan Ideologi Pancasila

-

Deputi Pengkajian dan Materi BPIP, Prof. Dr. Fx. Adji Samekto bersama para narasumber kegiatan Diskusi Terpumpun Penyusunan Standarisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (Sumber Foto :BPIP)

Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), FX Adji Samekto kembali mengingatkan Pancasila bukan sekadar pengatur tingkah laku.

“Pancasila bukan sekadar penuntun tingkah laku, lebih dari itu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara dan cita-cita yang harus diwujudkan melalui sasaran pembangunan nasional,” jelas Adji dalam FGD Penyusunan Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Pendidikan Formal, Jakarta (4/3/2020).
Dalam kesempatan itu, Adji juga menginformasikan telah tersusunya Draft Materi Pokok Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Draft tersebut akan dilaporkan kepada Kepala BPIP untuk diteruskan ke Dewan Pengarah BPIP. Setelah itu, draft yang telah dibukukan akan digunakan dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila bagi ASN.
Hal yang sama juga akan diberlakukan terhadap Standardisasi Materi Pembianaan Ideologi Pancasila untuk pendidikan formal. Setelah tersusun, draft itu akan disosialisasikan di lingkungan pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.
Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponogoro itu, “produk-produk yang dikeluarkan BPIP melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, tentunya tidak terlepas dari Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) yang berisi rumusan sasaran-sasaran pembangunan nasional yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila”.
Selain GBHIP, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi juga telah merancang penyusunan Arah Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Baik GBHIP dan Arah Dasar ini merupakan rangkaian kesatuan untuk mengarusutamakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. 
Produk-produk Deputi Bidang Pengkajian dan Materi ini diharapkan bisa diterima dan dilakukan sebagai suatu kebiasaan atau habituasi oleh individu-individu yang ada di Indonesia, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat umum.
“Kebiasaan-kebiasaan individu-individu kemudian terpola, selanjutnya menjadi kebudayaan di masyarakat”, tambah Adji.
Kebiasaan yang menjadi kebudayaan itu, masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal yang lebih real, kebudayaan itu dipraktikan dalam bidang ekonomi dan politik.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya