Cerita Pancasila

Timlo.net  — Calon pegawai negeri sipil (CPNS) penjaga tahanan dan narapidana di wilayah Jawa Timur menggagalkan lima kali penyelundupan barang terlarang berupa telepon genggam dan 1,5 gram paket sabu. Hal ini diungkapkan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (25/2). Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PAS Mardjoeki mengatakan hal tersebut menunjukkan kualitas petugas yang diharapkan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di rutan dan Lapas. “Apreasiasi buat petugas pengamanan meskipun mereka baru calon pegawai sudah menunjukkan kinerja baik yang diharapkan masyarakar dalam mencegah dan memberantas narkoba di Lapas dan Rutan,” kata Mardjoeki. Selanjutnya para pelaku pelanggaran tatatertib rutan dan lapas diberikan sanksi, yaitu dimasukkan ke register F agar napi tersebut tidak mendapat hak-hak pengurangan hukuman, seperti remisi dan tidak diusulkan pembebasan bersyarat dan yang menyeludupkan akan diproses ke per...

Ilustrasi penjara (iStock) Liputan6.com, Jakarta -  Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso pernah mengungkapkan, 90 persen kasus narkoba di Indonesia melibatkan jaringan yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas). Dia tak bisa menerima alasan, lengahnya pengawasan terhadap para napi disebut-sebut karena lapas kelebihan kapasitas dan kurang sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, di Jawa Timur, sejumlah calon pegawai negeri sipil (CPNS) penjaga tahanan dan narapidana telah menggagalkan lima kali penyelundupan barang terlarang berupa telepon genggam dan narkoba. Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, sejak diterjunkan ke lapangan untuk bertugas di rutan dan lapas seluruh wilayah Jawa Timur, CPNS penjaga tahanan dan narapidana berhasil menggagalkan masuknya barang terlarang berupa enam telepon genggam dan 1,5 gram paket sabu. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PAS Mardjoeki mengatakan, hal tersebut menunjukkan kual...

PANGKAL PINANG  – Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A. Pangkalpinang, Rabu(21/2/18), BNNP Propinsi Bangka Belitung gelar sosialisasi terkait bahaya Narkoba serta dampak dari pengaruh obat terlarang. Kegiatan ini merealisasikan tindak lanjut dari Rapat Kerja di Kantor wilayah Kemenkumhan Babel antara divisi pemasyarakatan dengan instansi penegak hukum yang terkait beberapa waktu yang lalu. Peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut sebanyak 90 orang dari instansi Kementerian Hukum dan HAM sendiri dan para CPNS, sedangkan narasumber dari BNNP Propinsi Eka Agustina, SKM, Nur Rofingah, S.Psi serta dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Suharman dan Kabid Reg. Pembinaan Ida Bagus Ardana. “Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan petugas pemasyarakatan mengerti akan dampak Narkoba, jenis2nya, dan tata cara menyelundupkannya. Sehingga lebih waspada dalam melaksanakan tugas kesehariannya,” jelas Suharman. Dengan begitu Kepala Divisi Pemasyarakatan,...

Personel baru di Lapas Kelas III Bekasi. (Foto: Wijayakusuma/Okezone) BEKASI  - Saat ini masih banyak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang minim personel. Kondisi ini dianggap menjadi salah satu pemicu maraknya kasus narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Untuk mengantisipasi hal itu, Lapas Kelas III Bekasi melakukan orientasi pengenalan medan kepada 74 calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai tambahan personel yang memang sangat dibutuhkan lapas ini. "Saat ini hanya ada 34 personel, sementara warga binaan mencapai 1.200 orang. Jadi 74 personil nantinya akan ditempatkan di berbagai posisi, seperti TU, polsuska dan posisi lainnya," kata Kepala Lapas Kelas III Bekasi, Kadek Anton Budiarta di Bekasi, Jumat 9 Februari 2018. Tambahan personel diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta pembinaan bagi para narapidana. Kualitas kinerja para personel pun dinilai dapat lebih maksimal. "Kekurangan SDM jadi teratasi. Kalau tadinya petugas bekerja 24 ...