BPIP dan KPK Kerja Sama Bumikan Pancasila

-
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kedua kanan) bersama Sekretaris Utama BPIP Karjono (kanan), Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo (kedua kiri) dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, berfoto bersama seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/2/2020). Pertemuan tersebut membahas kerjasama pendidikan Pancasila untuk kalangan muda. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk membumikan Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, kerja sama itu dilakukan melalui kerja sama jangka pendek dan kerja sama jangka panjang. 

 "Kerja sama itu kira-kira akan, satu, longterm, itu namanya ke pendidikan. Tapi yang short term kira-kira yang segera mendesak kita kerjakan ini adalah sosialiasi atau kampanye tentang pembumian pancasila ke dalam kehidupan," kata Yudian di Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/2/2020). 

Yudian mengatakan, kelompok milenial menjadi sasaran utama dalam sosialisasi dan kampanye pembumian Pancasila itu. Oleh karena itu, kampanye akan dilakukan dengan menggelar perlombaan film pendek, pertunjukan musik, turnamen olahraga, hingga kuliner. 

 "Jadi enggak ada perintah seperti indoktrinasi, dari film pendek itu misalnya akan tergambar, oh perbuatan jujur tuh seperti ini, yang perbuatan tidak jujur akibatnya seperti ini," ujar Yudian. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK siap membantu BPIP membumikan nilai Pancasila lewat pendidikan karena KPK sebelumnya juga telah memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi.

 "KPK sekarang sudah strateginya lewat insersi, nanti dengan BPIP kita formulasikan seperti apa dia masuk di matakuliah atau mata pelajaran yang keliatan jelas nilai-nilainya," kata Pahala. 

 Staf Khusus BPIP Romo Benny Susetyo menambahkan, BPIP juga memilih kerja sama dengan KPK karena KPK dinilai mempunyai nilai kejujuran yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. "Kerja sama ini kita ingin bagaimana nilai-nilai hidup bersih, hidup jujur, integritas, 9 nilai KPK itu juga bagian aplikasi Pancasila," kata Benny.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPIP dan KPK Kerja Sama Bumikan Pancasila", https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/19125811/bpip-dan-kpk-kerja-sama-bumikan-pancasila.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Krisiandi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya