Kemenkumham Sumsel Rekrut CPNS Posisi Penjaga Lapas

-
CPNS Kemhumham Kanwil Sumsel harus melewati seleksi tinggi badan

PALEMBANG -  Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) di hari pertama dipadati puluhan ribu peserta pendaftar.

Dari 27.000 orang pendaftar CPNS Kemenkumham Sumsel, hanya akan diterima sebanyak 604 orang PNS yang akan ditempatkan di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Zulkifli selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadipas) Kanwil Kemenkumham Sumsel mengatakan, sebagian besar PNS yang diterima akan ditempatkan sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumsel.

"Penghuni lapas dan rutan sudah melebihi kapasitas, tapi jumlah penjaganya sudah banyak berkurang. Apalagi selama 4-5 tahun ini pegawai banyak yang pensiun dan ada yang bermasalah," ucap dia kepada Liputan6.com di sela seleksi CPNS Kemenkumham Sumsel di Lapangan Kamboja Palembang, Senin, 11 September 2017.

Untuk jumlah idealnya, pegawai lapas untuk Klas 1 harus 100 orang, sedangkan saat ini hanya terpenuhi sebanyak 75 pegawai. Bahkan di beberapa rutan di kabupaten, jumlah pegawai tidak sesuai dengan jumlah tahanan.

Di Kota Tebingtinggi, Kabupaten Empat Lawang, jumlah tahanan mencapai 200 orang. Sementara di Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, bahkan membludak hingga 300 orang tahanan.

Penambahan pegawai lapas dan rutan nantinya diharapkan bisa meminimalkan tingkat kekerasan dan kasus narapidana (napi) kabur dari lapas.

"Penambahan jumlah pegawai sudah diajukan Menteri Hukum dan HAM ke Presiden Joko Widodo. Kuota yang disetujui sebanyak 17.000 pegawai untuk seluruh Indonesia. Di Sumsel sendiri hanya menerima 604 PNS baru," katanya.

Pendaftaran CPNS Kemhumham Sumsel sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Penyeleksiannya akan dimulai selama tujuh hari ke depan dengan kuota 2.500 peserta setiap harinya.

Di seleksi pertama, peserta CPNS Kemenkumham Sumsel akan diseleksi tinggi badan dengan minimal 155 centimeter untuk wanita dan 160 cm untuk pria, serta seleksi verifikasi dokumen.

Untuk tamatan SMA sederajat, penyeleksian digelar di Lapangan Kamboja Palembang. Sedangkan untuk lulusan Strata-1 (S1) dan Strata-2 (S2), mengikuti seleksi CPNS di SMK Negeri 3 Palembang dan kantor BKN Palembang.

"Ada tiga seleksi, yaitu tinggi badan dan verifikasi dokumen, seleksi C.A.T dan Kesemetaan," Zulkifli menambahkani.

Weliam Sudarta (24), salah satu CNPS Kemenkumham Sumsel, mengatakan dirinya sudah sejak pukul 08.00 WIB datang dan mengantre.

"Baru pukul 10.00 WIB tadi dipanggil masuk, tapi belum dipanggil lagi untuk ukur tinggi badan dan verifikasi dokumen," katanya.


Ia mengetahui informasi tersebut dari internet. "Jadi saya tertarik mencoba. Apalagi tamatan SMA dibutuhkan untuk penjaga lapas," ujar CPNS asal Palembang ini.

Sumber: liputan6.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya