Selain Soal Over Kapasitas Lapas, Komisi III DPR juga Mendesak Menteri Yasona Tindak Pekerja Asing Ilegal

-

JAKARTA - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham Yasona H laoly berakhir dengan dua kesimpulan.
Selain desakan penertiban lapas yang over kapasitas, DPR juga mendesak agar Kemenkumham menindak tegas para pekerja asing ilegal di Indonesia.
Komisi III DPR RI juga mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan dibidang pemasyarakatan, yakni dengan melakukan reformasi Politik Hukum dan pola penegakakn Hukum. 
Selain itu, DPR RI juga siap memberi dukungan soal regulasi untuk dapat segera mengurangi angka Over-Kapasitas di berbagai LP/Rutan.
Kemenkumhan juga didesak agar meningkatkan kinerja SDM dan melakukan pengawasan internal terhadap potensi penyalahgunaan kewenangna para petugas LP/Rutan.
Bukan hanya itu, Komisi III DPR RI juga mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing terutama dalam mencegah dan menindak Tenaga Kerja Asing dan Pebisnis Asing Ilegal di berbagai daerah/wilayah.
Dan kemudian, DPR RI juga meminta, agar Kemenkumham melakukan pengawasan internal terhadap para petugas Imigrasi.

Dan poin terakhir adalah, Kemenkumham harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Bebas Visa terutama dari sisi kepentingan nasional, prinsip resiprositas dan dilaporkan dalam Rapat Kerja selanjutnya.

Sumber : www.goaceh.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Ngamuk, Napi Nusakambangan Rusak Fasilitas Lapas

-
Gambar
Ngamuk, Napi Nusakambangan Rusak Fasilitas Lapas  Rabu, 1 Januari 2014 INILAH.COM, Jakarta - Tak terima rekan satu sel dipindah ke sel lain, puluhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, mengamuk, Selasa (31/12/2013) malam. Mereka merusak semua fasilitas lapas yang ditemui. Beruntung aksi tersebut dapat segera diredam, setelah aparat kepolisian dan TNI turun tangan. Petugas pun langsung melakukan sweeping guna mencari pemicu keributan. Seluruh isi kamar para narapidana juga turut dikeluarkan dan dibakar. Tindakan aparat gabungan itu untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar. Apalagi, beredar informasi yang menyebutkan sejumlah napi terorisme merakit bom molotov di dalam penjara. Insiden mengamuknya para napi karena salah satu napi teroris pelaku bom buku yakni Pepi Fernando dipindahkan ke Lapas Besi. Pemindahan tersebut membuat para napi terutama napi kasus terorisme marah, dan mengamuk hingga merusak sejumlah fa...
Baca selengkapnya

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya