Penjara Penuh Sesak, Menkumham Usul Perubahan Sistem Hukum

ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

BOGOR - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly membeberkan ada banyak solusi untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Indonesia.

Salah satu terobosan besar kata dia ialah dengan mengubah sistem hukum agar tidak semua masyarakat yang tersangkut pidana dijebloskan ke penjara.

"Kita akan perbaiki sistem ini, karena untuk membangun lapas baru, anggaran negara sangat terbatas," kata Yasonna usai melakukan sidak di Lapas Kelas II Bogor, Rabu, 29 Juli 2015 tadi malam.

Dikatakannya, membangun semua lapas memerlukan dana sangat besar, karena konstruksinya tidak sama seperti rumah, di mana dinding ruang tahanannya harus tebal beberapa lapis.

Dia juga menyebutkan solusi lain yakni mencoba pemberian grasi kepada pengguna narkoba.
"Kami sudah bicarakan dengan Presiden yang memenuhi syarat pemberian grasi sesuai Undang-Undang, yang vonis di atas dua tahun dengan pemberian grasi model memperlakuan warga binaan di taruh di luar untuk direhabilitas," ucapnya.

Hal itu lanjut Yasonna juga untuk mengurangi tekanan di dalam, jadi sudah cukup kewajiban. Selain itu, sambungnya, Undang-Undang juga mengamanatkan pemakai atau pengguna narkoba diharuskan untuk direhabilitasi.

Adapun solusi berikutnya, kata Yasonna ialah pemberian remisi (pembebasan bersyarat), tetapi ada persoalan besar yang tidak hanya berlaku untuk koruptor, persoalan narkoba juga. Pasalnya, hampir 50 persen penghuni lapas di Indonesia adalah narkoba.

Dengan berlakunya PP Nomor 9 Tahun 2012 lanjut ujar dia, hal tersebut nantinya menjadi persoalan besar karena para warga binaan tersebut tidak akan mudah untuk mendapatkan remisi. Sebab, mereka akan dikenakan denda.

"Harus bayar baru dapat remisi dan denda tersebut bisa mencapai ratusan juta yang tentu tidak akan mampu. Ibaratnya ini seperti air yang masuk sekian banyak, yang keluar hanya sedikit yang dibuat remisi. Jadi persoalan over kapasitas bukannya baik tapi tambah meledak. Maka harus ada terobosan kreatif dalam hal ini," saran politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu Ketua Komnas HAM, Nurkholis mendukung upaya Menkumham dalam mengubah sistem hukum yang ada dengan yang baru, agar solusi kelebihan kapasitas Lapas bisa teratasi.

"Komnas HAM juga tidak ingin membebani negara, misalnya soal bagaimana mengurangi tahanan ini harus integrasi dengan sistem yang lain. Karena soal jenis-jenis penghukuman bagi pelaku kejahatan di Indonesia harus dibicarakan, tidak hanya Lapas, tetapi dari proses awal penegakan hukum juga harus dijalankan," katanya.

Ia menambahkan, perlu ada diskusi lintas kementerian, agar persoalan kelebihan kapasitas tidak membebani negara terlalu berlebihan di luar kemampuannya.

"Jika negara tidak mampu bangun banyak lapas, kita carikan solusi lain, tidak harus tinggal diam. Komnas HAM mendukung gagasan dari Kemenkum HAM," tandas Nurkholis.

Sumber : Okezone.com