Eksekusi Anggota Bali Nine Kemungkinan di Nusakambangan

BAHAS EKSEKUSI MATI: Jaksa Agung M. Prasetyo (baju putih) saat rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (28/1). (Desyinta Nuraini/Jawa Pos)

JAKARTA – Kejaksaan Agung merencanakan pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua dalam waktu dekat. Namun, sebagai eksekutor, jaksa belum menentukan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

”Kita cari waktu yang tepat,” ujar Jaksa Agung M. Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III (bidang hukum) DPR, Rabu (28/1). Prasetyo menjawab pertanyaan anggota Komisi III mengenai kabar bahwa eksekusi mati tahap kedua akan dilakukan pada bulan Februari.

Selain waktu, jaksa agung juga masih belum menentukan lokasi pelaksanaan eksekusi. Sebab, beberapa waktu lalu Gubernur Bali Made Mangku Pastika menolak eksekusi dilakukan di Bali. ”Kita carikan tempat. Kita harus menghormati kearifan lokal,” kata mantan jaksa agung muda pidana umum (JAM Pidum) itu.

Bali menjadi salah satu rencana tempat eksekusi bagi dua terpidana mati anggota pengedar narkotika kelompok Bali Nine, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukuruman. Keduanya berasal dari Australia. Belum lama ini, Presiden Jokowi menolak grasi yang diajukan Andrew Chan. Sedangkan grasi Sukumaran ditolak pada 2014.

Prasetyo menambahkan, sebagai alternatif, kemungkinan eksekusi akan dilakukan di Nusakambangan. ”Nusakambangan masih paling ideal,” kata politikus Partai Nasdem itu. Jaksa agung akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi mati itu dengan Komisi III DPR.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memastikan bakal mengeksekusi 58 terpidana mati yang grasinya telah ditolak Presiden Jokowi.

Meski mendapat penolakan dari kalangan pegiat HAM, hukuman mati masih diterapkan di Indonesia. Dasarnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk pasal pembunuhan berencana, UU tentang Narkotika, UU Pengadilan HAM, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (Desyinta Nuraini/fal)

Sumber : jawapos.com