KPPS Khusus Lapas Pamekasan, Nyatakan Siap Gelar Pileg

-
Senin, 31 Maret 2014

Pamekasan (beritajatim.com) - Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Lembaga Permasyarakatan (Lapas), tepatnya di TPS 12 dan 13 Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, dipastikan siap menggelar Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang.

Sedikitnya, sekitar 867 calon pemilih yang berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, akan menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan lima tahunan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) khusus, Rusdi, Senin (31/03/2014). Pihaknya memastikan siap gelar Pileg pada H-7 pelaksanaan. "Kita akan siapkan segala sesuatunya untuk TPS Lapas itu hingga H-7 Pemilu Legislatif," kata Rusdi.

Namun demikian, pihaknya juga belum bisa memastikan jumlah pemilih seperti yang ada saat ini. Sebab, jumlah narapidana (napi) bisa bertambah juga bisa berkurang.

Sekalipun terbagi 2 TPS, namun pihaknya akan menyatukan lokasi TPS dalam satu aula di Lapas, agar memudahkan koordinasi dan pengamanan. "Dua TPS itu memang tidak berjauhan, agar memudahkan kemanan memonitor para napi," jelasnya. [pin/kun]

Sumber: http://m.beritajatim.com/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya