KPU DKI Targetkan 90 Persen Warga Binaan Rutan dan Lapas Berpartisipasi dalam Pileg

-
Sabtu, 29 Maret 2014


Ruang tahanan di Rutan Pondok Bambu [google]
Ilustrasi Pemilu 2014 (sumber: Istimewa)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mulai menyosialisasikan pemilihan legislatif (pileg) yang akan digelar pada 9 April nanti. Setelah sosialisasi di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur pada Jumat (28/3), KPU DKI akan menyosialisasikan pileg di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di wilayah Jakarta.

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno berharap, sosialisasi yang dilakukan pihaknya akan meningkatkan jumlah partisipasi warga binaan rutan dan lapas di Jakarta. Diharapkan, tingkat partisipasi warga binaan pada pileg kali ini dapat mencapai 90 persen.

"Kita targetkan 80 sampai 90 persen," kata Sumarno usai sosialisasi di Rutan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (28/3).

Sumarno menyebutkan, target ini lebih tinggi dari Pilkada Gubenur dan Wakil Gubernur DKI 2012 lalu yang tercatat sebanyak 75 persen warga binaan menggunakan hak pilihnya. Tingginya partisipasi warga binaan lantaran warga binaan tidak beraktivitas di luar rutan atau lapas.

"Antusiasmenya memang selalu tinggi di rutan dan lapas," jelasnya.

Dikatakan, tercatat terdapat 15.000 wargan binaan yang tersebar di DKI, seperti Rutan, Lapas, dan Lapas Narkotika Cipinang, serta Rutan dan Lapas Salemba. Ribuan warga binaan ini akan menggunakan hak suaranya di 45 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersedia di seluruh rutan dan lapas.

Sosialisasi di Rutan Pondok Bambu ini diikuti sebanyak sekitar 75 wanita dari sekitar 1.000 warga binaan. Puluhan warga binaan yang merupakan kepala kamar di rutan yang khusus untuk wanita ini mendapat sosialisasi mulai dari jadwal pileg, mekanisme pencoblosan, memasukkan kertas suara, hingga mencelupkan jari usai mencoblos.

Dalam kegiatan ini, tidak tampak terpidana kasus korupsi pembahasan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora, Angelina Sondakh, dan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang menghuni Rutan Pondok Bambu setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK), dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Banten.

Ketua KPU Jakarta Timur, Nurdin mengatakan, warga binaan memiliki hak suara selama pengadilan tidak mencabut hak tersebut. Sosialisasi ini dilakukan agar warga binaan menggunakan hak pilihnya secara benar. Meski bukan warga Jakarta, setiap warga binaan akan terhitung dalam daftar pemilih tetap di lokasi rutan.

"Sosialisasi dan informasi mengenai pemilihan legislatif kepada warga binaan rutan di Jakarta Timur baru dilakukan hari ini. Pesertanya para pengurus kamar yang ada di rutan," kata Nurdin.

 Sumber: www.beritaterkait.com

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya