Bupati Minta Bangun Rutan

-
Bupati Minta Bangun Rutan
Ajak Kejaksaan ke Kemenkumham, Lahan 4,5 Hektare Siap

Jumat, 13 Desember 2013
KUKER KAJAT I: Bupati Ismail Thomas (kiri) bersama Kajati Amri Sata (ketiga kiri) dan istri, saat malam ramah-tamah di Sendawar.

SENDAWAR - Selama ini, tahanan/narapidana harus dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ke depan, di Kutai Barat yang sudah baru dimekarkan menjadi dua kabupaten (Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu) layak memiliki Rumah Tahanan Negara (Rutan) sendiri.

Bupati Kutai Barat Ismail Thomas mengatakan, pada 2015 mendatang Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim bisa membantu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berjuang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta untuk mengajukan pembangunan Rutan di Kutai Barat.

“Jadi tidak ada lagi tahanan dibawa ke Tenggarong, karena jarak tempuhnya dari Kutai Barat lumayan jauh, sekitar 250 kilometer,” ungkap Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, pada malam ramah-tamah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Amri Sata dan jajarannya di Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Kutai Barat, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Sendawar, Selasa (10/12) malam.

Bupati mengatakan, sebelum pembangunan Ibu Kota Sendawar, sudah menyiapkan lahan untuk Rutan Kutai Barat seluas 4,5 hektare. Lokasinya, di pinggir kawasan Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok. “Bahkan, badan jalan menuju ke lokasi tersebut sudah diaspal,” ujarnya.

Kajati Kaltim Amri Sata berjanji, akan membicarakan mengenai keluhan atau problem tahanan Kejaksaan yang sekarang masih dibawa ke Rutan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.  “Saya sebagai kepala forum komunikasi pimpinan daerah akan saya bicarakan juga dengan Depkumham, semoga terwujud dan berhasil. Memang perlu dibangunnya Rutan di Kutai Barat. Karena selain jarak tempuhnya sangat jauh pada saat membawa tahanan menuju Rutan Tenggarong juga berisiko di jalan,” terangnya.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, upaya pembangunan Rutan Kutai Barat sebenarnya sudah 2 sampai 3 kali mengajukan ke Kemenkumham di Jakarta. “Cuma pada saat itu, anggarannya belum ada. Mudah-mudahan anggaran pada 2015 mendatang dan seterusnya bisa dialokasikan untuk pembuatan Rutan Kutai Barat,” harapnya.


Seiring dengan perkembangan zaman, daerah ini memerlukan Rutan. Apalagi Kutai Barat sekarang telah dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kedua kabupaten tersebut termasuk wilayah kerja Kejari Sendawar.

Sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/45786/bupati-minta-bangun-rutan.html

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya