Sesdit dan Direktur Berikan Paparan kepada Kadiv PAS Seluruh Indonesia

-

Sesdit dan Direktur Berikan Paparan kepada Kadiv PAS Seluruh Indonesia

Berita Pemasyarakatan | Oleh: Admin Ditjenpas (06/21/13)

Jakarta, INFO_PAS -  Hari kedua pelaksanaan Crash Program dan Bimtek SDP-PB Online atau SIPAS, Rabu (19/6) diisi dengan pemberian paparan kepada para Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) seluruh Indonesia oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Direktur Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), dan Direktur Pengelolaan Basan dan Baran. Sebelumnya pada pelaksanaan hari pertama, Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Direktur Informasi dan Komunikasi, serta Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan juga telah memberikan paparan terkait tugas dan fungsi di direktorat masing-masing.
Sekretaris Ditjenpas, Susy Susilawati, menyampaikan paparan pada kesempatan pertama. Ia memberikan paparan selaku Plh. Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bimkemas dan PA) yang saat ini tengah mengikuti Diklat PIM I. Dalam kesempatan tersebut, Susy menjabarkan secara rinci terkait program-program yang tengah dijalankan Direktorat Bimkemas dan PA.
“Tahun 2013 ini Direktorat Bimkemas dan PA memiliki sejumlah program yakni Assessment Risiko Dan Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan, Pemetaan PK Bapas, Bimtek Dan Ujian Pk Jarak Jauh (Online), Rencana Induk Implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Penyusunan Modul Pk, Penyusunan Model Litmas, Penyusunan Renstra Penguatan Bapas Th. 2015 – 2019, dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU SPPA”, sebut Susy.
Selanjutnya, Direktur Kamtib, Wibowo Joko H., menyampaikan paparannya mengenai Peningkatan Kinerja Petugas Pemasyarakatan”. Seperti dijelaskan Joko, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menguatkan integritas dan kinerja petugas Pemasyarakatan.
“Pelayanan publik serta penguatan pengawasan internal Pemasyarakatan menjadi titik perhatian yang harus selalu ditingkatkan berdasarkan semangat birokrasi reformasi”, ungkap Joko.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Basan dan Baran, Nur Achmad Santosa, membagi pengalaman yang ia dapatkan saat berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu terkait pengelolaan asset negara. Diceritakan oleh Nur Achmad, pihak perampas asset di Amerika dalam hal ini US Marshals, memiliki prinsip untuk membasmi kejahatan dengan uang hasil kejahatan.
“US Marshals bertekad untuk mengambil, merampas, dan melucuti asset penjahat, serta bertekad menyatukan pikiran untuk bersama-sama membasmi kejahatan. Mereka juga bekerja sama dengan firma akuntansi yang berkredibilitas tinggi dan termahal di dunia dalam melakukan pengawasan pengelolaan asset dan dan uang hasil tindak pidana”, seru Nur Achmad.
Selain diikuti para Kadivpas, Crash Program dan Bimtek SDP-PB Online atau SIPAS juga diikuti oleh operator komputer kantor wilayah seluruh Indonesia ( baca http://ditjenpas.go.id/article/article.php?id=419 ). Melalui Crash Program, diharapkan sebanyak 15.000 narapidana dapat menerima PB.

Sumber : http://ditjenpas.go.id/article/article.php?id=421

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya