Aplikasi Teknologi untuk Pembebasan Bersyarat

-

Aplikasi Teknologi untuk Pembebasan Bersyarat
Berita Pemasyarakatan | Oleh: Admin Ditjenpas (06/19/13)


Jakarta, INFO_PAS.  “Saya masih bawa telram, untuk meyakinkan hitungannya tepat dan ternyata memang tepat,”, ujar Yuni, operator SDP-PB online Kanwil Kemenkumham Kepri, ketika ditemui di kegiatan Bimtek SDP-PB Online di Ruang Graha Bhakti Pemasyarakatan, Lt. 6, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,  Jakarta, Rabu (19/6).
Yuni adalah satu dari 33 peserta Bimtek SDP-PB Online yang mendapat pelatihan menggunakan aplikasi teknologi untuk pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) atau SDP fitur Pembebasan Bersyarat.
Kanwil Kemenkumham Kepri sendiri merupakan salah satu Kanwil dari 13 kanwil yang telah menerapkan sistem PB-Online. “Sistem ini sangat memudahkan, kita tinggal cek-cek sedikit saja data usulan PB yang  telah dikirim UPT secara online, tidak perlu mengetik ulang,” tambah Yuni.
Namun, beberapa operator PB-Online Kanwil Kemenkumham yang belum mengaplikasikan sistem PB online masih merasa sedikit ragu dengan pelaksanaan program ini.
“Saya masih ragu dengan kondisi akses internet di UPT dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, ini pasti akan mempengaruhi,” ujar Johan, Operator SDP-PB Online dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.
Senada dengan Johan, Emran operator SDP-PB Online asal Kanwil Kemenkumham NTT juga mengatakan jika kebiasaan lama dengan menggunakan berkas dan kertas dalam pengusulan PB akan sulit dihilangkan. “Sudah lama bekerja dengan sistem yang lama meski sistem baru ini lebih cepat,” kata Emran. “Namun saya yakin teknologi itu memudahkan, seperti dikatakan teman-teman di daerah yang sudah menerapkan aplikasi PB Online, Aplikasi SDP fitur Pembebasan Bersyarat jelas akan memudahkan,” tambahnya.
Dirjen Pemasyarakatan M. Sueb mengatakan bahwa Aplikasi SDP fitur Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu komitmen Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan amanat undang-undang untuk menjadi lembaga pemerintah yang berbasiskan teknologi informasi.
“SDP Fitur Pembebasan Bersyarat ini pada gilirannya nanti secara konsisten diharapkan akan menjadi instrumen pendukung program pembinaan integrasi narapidana, memudahkan petugas dalam bekerja serta meminimalisir adanya dugaan penyimpangan,” kata Sueb ketika membuka kegiatan Bimtek, pada Selasa (18/6)
Menurut ketua penyelenggara kegiatan, Kasubdit Integrasi dan TPP Netty Saraswati, PB Online ini akan menambah cepat jumlah usulan PB yang dapat disidangkan. “Bukan hanya soal kuantitas sidang usulan PB, tapi juga kualitasnya, kecepatan juga ketepatan,” kata Netty.

Sumber : http://ditjenpas.go.id/article/article.php?id=420

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Ngamuk, Napi Nusakambangan Rusak Fasilitas Lapas

-
Gambar
Ngamuk, Napi Nusakambangan Rusak Fasilitas Lapas  Rabu, 1 Januari 2014 INILAH.COM, Jakarta - Tak terima rekan satu sel dipindah ke sel lain, puluhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, mengamuk, Selasa (31/12/2013) malam. Mereka merusak semua fasilitas lapas yang ditemui. Beruntung aksi tersebut dapat segera diredam, setelah aparat kepolisian dan TNI turun tangan. Petugas pun langsung melakukan sweeping guna mencari pemicu keributan. Seluruh isi kamar para narapidana juga turut dikeluarkan dan dibakar. Tindakan aparat gabungan itu untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar. Apalagi, beredar informasi yang menyebutkan sejumlah napi terorisme merakit bom molotov di dalam penjara. Insiden mengamuknya para napi karena salah satu napi teroris pelaku bom buku yakni Pepi Fernando dipindahkan ke Lapas Besi. Pemindahan tersebut membuat para napi terutama napi kasus terorisme marah, dan mengamuk hingga merusak sejumlah fa...
Baca selengkapnya

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya