Langsung ke konten utama

BNN dan Polri diharapkan ada di Lapas

-

BNN dan Polri diharapkan ada di Lapas

Selasa, 29 Januari 2013 22:44 WIB | 1381 Views
Amir Syamsudin (FOTO ANTARA)
"Kami sudah punya harapan ada petugas Polri dan BNN yang menetap di lapas dan rutan. Tidak bisa semua diserahkan ke lapas dan rutan (memberantas peredaran narkotika),"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian mau menempatkan petugas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan sebagai upaya bersama pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kedua tempat itu.

"Kami sudah punya harapan ada petugas Polri dan BNN yang menetap di lapas dan rutan. Tidak bisa semua diserahkan ke lapas dan rutan (memberantas peredaran narkotika)," kata Amir Syamsuddin di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, Kemkumham tidak akan merasa terganggu jika ada petugas BNN dan Polri yang ditempatkan di lapas mau pun rutan guna bersama-sama mencegah dan memberantas peredaran narkotika di dalam

Terkait dengan berita adanya telepon genggam dalam lapas atau pun rutan, Amir mengatakan tidak dapat menyebut berita tersebut tidak benar. Meski demikian ia berpendapat tidak dapat langsung disebutkan keberadaannya sebagai alat mengengendalikan narkotika dari dalam lapas atau rutan.

"Saya tidak bisa katakan tidak benar, kalau ada hp (handphone/telepon genggam) mungkin saja itu terjadi. Tapi tidak bisa juga adanya hp trus disebut kendalikan dari dalam (lapas atau rutan), tidak bisa juga," ujar Amir.

Menurut dia, tetap perlu ada bukti proyudistia, dalam persidangan seharusnya dapat dibuktikan bahwa seorang napi terlibat atau mengendalikan peredaran narkotika dari dalam rutan atau lapas.

Sebelumnya diberitakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengumumkan penangkapan 16 tersangka pengedar narkotika yang tiga diantaranya merupakan napi dari Lapas Cipinang.

Atas pemberitaan tersebut Amir Syamsuddin melakukan kalrifikasi bahwa tidak ada penangkapan napi tetapi peminjaman atau "bon" untuk penyelidikan dugaan peredaran narkotika.

Salah satu napi warga Malaysia dari Lapas Cipinang, menurut dia, di "bon" satu hari untuk pihak Kepolisian. Sedangkan dua napi warga asing dari Nigeria dan Singapura yang berasal dari Lapas Nusakambangan tercatat "dibon" oleh BNN sejak November 2012 dan saat ini dititipkan di Lapas Cipinang.
(V002/Z002)
Editor: Ruslan Burhani

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/355690/bnn-dan-polri-diharapkan-ada-di-lapas

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya