Pengetatan Remisi Tunggu Perintah Menteri

-
Pengetatan Remisi Tunggu Perintah Menteri
 
Rabu, 8 Agustus 2012 | 02:26 WIB

Jakarta, Kompas - Usulan pemberian remisi (pengurangan hukuman) enam bulan untuk narapidana kasus narkotika, Schapelle Leigh Corby, di tengah wacana pengetatan remisi untuk narapidana korupsi, narkotika, terorisme, pembalakan liar, dan kejahatan transnasional mengundang banyak tanya. Kebijakan pengetatan remisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dilaksanakan.
LP Kerobokan, Bali, mengusulkan remisi Kemerdekaan RI 432 narapidana termasuk Corby dan 6 narapidana warga negara asing. ”Kami masih mengusulkan karena keputusan resmi dari pusat masih pada 16 Agustus. Kami memasukkan Corby karena alasan hak narapidana,” ujar Kepala LP Kerobokan I Gusti Ngurah Wiratna, Selasa (7/8).
Usulan itu belum diterima Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. ”Usulan remisi untuk Corby termasuk yang harus diputuskan Dirjen. Jadi, kami masih menunggu. Setelah masuk akan dipelajari,” kata Humas Dirjen Lapas Akbar Hadi Prabowo.
Direktur Center for Detention Studies Gatot Goei mengungkapkan, usulan remisi untuk Corby tidak seharusnya diajukan jika petugas konsisten dengan kebijakan pengetatan remisi. Meskipun demikian, Gatot memahami alasan pengajuan usulan remisi untuk Corby. Hingga kini tidak aturan yang bersifat lebih teknis seperti instruksi menteri yang bisa dijadikan pedoman petugas melaksanakan kebijakan.
”Pengetatan remisi berjalan tanpa kebijakan operasional membuat petugas ragu melaksanakan pengetatan,” ujarnya.
Gatot Goei mengungkapkan, Perpres Nomor 28 Tahun 2006 dan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi sebenarnya memberikan ketentuan mengenai syarat pemberian remisi. Ketentuan ini bisa digunakan sebagai alasan pengetatan.
Corby sebelumnya dapat grasi dari Presiden Yudhoyono berupa potongan hukuman lima tahun (dari pidana 20 tahun penjara). Apabila remisi ini dikabulkan, hukumannya dipotong setengah tahun. (ANA/AYS/COK)
 
Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/08/08/02264961/Pengetatan.Remisi.Tunggu.Perintah.Menteri

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Ngamuk, Napi Nusakambangan Rusak Fasilitas Lapas

-
Gambar
Ngamuk, Napi Nusakambangan Rusak Fasilitas Lapas  Rabu, 1 Januari 2014 INILAH.COM, Jakarta - Tak terima rekan satu sel dipindah ke sel lain, puluhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, mengamuk, Selasa (31/12/2013) malam. Mereka merusak semua fasilitas lapas yang ditemui. Beruntung aksi tersebut dapat segera diredam, setelah aparat kepolisian dan TNI turun tangan. Petugas pun langsung melakukan sweeping guna mencari pemicu keributan. Seluruh isi kamar para narapidana juga turut dikeluarkan dan dibakar. Tindakan aparat gabungan itu untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar. Apalagi, beredar informasi yang menyebutkan sejumlah napi terorisme merakit bom molotov di dalam penjara. Insiden mengamuknya para napi karena salah satu napi teroris pelaku bom buku yakni Pepi Fernando dipindahkan ke Lapas Besi. Pemindahan tersebut membuat para napi terutama napi kasus terorisme marah, dan mengamuk hingga merusak sejumlah fa...
Baca selengkapnya

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya