-
Remisi
Kemhuk dan HAM Terlambat Berikan Remisi Waisak
Susana Rita | Marcus Suprihadi | Senin, 14 Mei 2012 | 11:47 WIB
Dibaca: 602
JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemhuk dan HAM) terlambat memberikan remisi khusus hari raya Waisak, 6 Mei lalu, khususnya untuk narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), pembalakan liar, narkoba, terorisme, dan pelaku kejahatan transnasional.
Hingga hari ini belum jelas, pemberian remisi untuk narapidana yang terjerat kasus-kasus tersebut. "Iya karena itu hari Minggu ya, kita kira hari Minggu biasa. Kita lupa mengumumkan, jadi gaungnya berkurang," ujar perwakilan Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Akbar Hadi Prabowo, Senin (14/5/2012).
Menurut Akbar, remisi khusus hari raya Waisak untuk narapidana biasa (di luar tindak pidana yang disebut di atas) sudah diberikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan setempat.
Remisi untuk napi-napi tersebut bisa diberikan dengan persetujuan kepala kantor wilayah Kemhuk  dan HAM setempat. Berbeda dengan napi yang terkena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, (PP 28/2006) Akbar mengungkapkan bahwa remisi memerlukan persetujuan Kemhuk dan HAM dalam hal ini ditjen pemasyarakatan.
Dalam PP 28/2006 diatur bahwa remisi untuk napi kasus tipikor, narkoba, terorisme, pembalakan liar, dan kejahatan transnasional baru bisa diberikan setelah tahanan menjalani sepertiga masa pidana. Remisi itu pun harus diberikan berdasarkan persetujuan menteri.
"Jadi, butuh proses," ungkap Akbar. Akbar berjanji akan melakukan cek silang ulang, apakah persetujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah turun atau belum. 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/05/14/11470649/Kemenkumham.Terlambat.Berikan.Remisi.Waisak

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

30 Pegawai Lapas Dan Rutan Dilatih Kesamaptaan

-
Gambar
Sebanyak 30 pegawai lem­­­baga per­­masyarakatan dan rumah tahan­an di wilayah Ka­li­man­tan Tengah ( borneonews.co.id) Palangkaraya – SEBANYAK 30 pegawai  lem­­­baga per­­masyarakatan (la­­­pas) dan rumah tahan­an (rutan) di wilayah Ka­li­man­tan Tengah mengiku­ti latih­an kesemaptaan yang dimulai sejak Senin (25/5/2015). Selama dua pekan, puluh­an pegawai yang empat di an­taranya perempuan, akan dilatih oleh jajaran TNI di Yonif 631 Antang, Ja­lan Tjilik Riwut, Km 5, Pa­langka Raya. “Ini menindaklanjuti MoU (memorandum of un­derstanding atau nota ke­sepahaman) antara Pang­lima TNI dan Menkum­ham. Diperintahkan kepada seluruh TNI Angkatan Darat untuk mem­berikan pen­didikan dan pela­tihan kepada petugas lapas atau ru­tan di seluruh Indonesia, termasuk Kalteng,” ka­ta Komandan Korem 102/Panju Panjung Kolonel Kav Sulaiman Agusto ke­pada wartawan seusai membuka kegiatan, kemarin. Dia menuturkan, latihan yang berlangsung selama 14 ha­­ri itu bertu...
Baca selengkapnya

Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

-
Gambar
Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com) JawaPos.com – Penguatan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga penguat nilai Pancasila melalui regulasi berupa Undang Undang dinilai sebagai hal yang harus dilakukan. Rektor Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga mengatakan, penguatan BPIP dengan membuat payung hukum berupa UU dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa pascareformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara. “Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama,” kata Obsatar dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/7). Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cu...
Baca selengkapnya

Denny Menjawab SMS Anda

-
Gambar
Denny Menjawab SMS Anda Minggu, 3 Februari 2013 | 01:34 Wita       Denny Indrayana Oknum Petugas BAPAK Wamen sesuai permintaan Bapak, kami siap saja mengatakan nama-nama oknum petugas Lapas Teluk Dalam yang sering melakukan Pungli. Tetapi benar-benar ada tindakan dan diketahui masyarakat biar semua menjadi jelas. 08XXXXXXXX Pemberantasan pungutan liar (Pungli) di Lapas/Rutan merupakan salah satu agenda utama pembenahan pemasyarakatan. Terlebih saat ini Ditjen Pemasyarakatan telah mencanangkan program Getting to Zero Halinar, sehingga upaya pemberantasan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) di Lapas/Rutan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan. Upaya memberantas Halinar di Lapas/Rutan tentu membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk anda. Masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik harus memiliki keberanian dan kemauan untuk melaporkan adanya penyimpangan, termasuk praktik Pungli dalam pelayanan p...
Baca selengkapnya