Cerita Pancasila

Lampung  – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Mulyoko, menyatakan siap menjalin komunikasi dan kerja sama dengan media massa selama bertugas di daerah itu. Hal tersebut disampaikan Mulyoko pada serah terima jabatan Kepala Rutan Krui yang sebelumnya dijabat Fajar Nur Cahyono di Aula Rutan Krui, Sabtu (7/11). Mulyoko sebelumnya menjabat sebagai Karutan Klas IIB Klungkung, Denpasar Bali. Sedang Fajar Nur Cahyono berpindah tugas menjadi Kepala Rutan Klas IIB Blora, Jawa Tengah. “Saya sudah diajak keliling Rutan Krui. Terlihat bahwa pimpinan Rutan sebelumnya berhasil menjalankan organisasi dengan baik,” ujar Mulyoko seraya berjanji melanjutkan program sebelumnya agar Rutan Krui lebih baik lagi. Mulyoko yang sudah memboyong keluarganya di tempat baru, meminta media massa bisa bekerja sama memberikan informasi positif tentang Rutan Krui dan masyarakat Pesisir Barat. Sementara Fajar Nur Cahyono, menyampaikan terima kasih dan permohona...

Kanwil Hukum dan HAM Jatim Kecewa Sikap Kakanwil Jatim Budi Sulaksana saat konferensi Pers. Foto:kabarsurabaya.com Surabaya – Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) Jatim menyayangkan sikap Badan Narkotika Nasional Provinsi yang menyatakan peredaran narkoba dikendalikan dari 3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yakni Porong, Pamekasan dan Sampang. Kepala Kanwil KemenkumHAM Jatim, Budi Sulaksana mengungkapkan kecewa karena ada penangkapan dan menuduh ada jaringan di dalam lapas. “Sampai detik ini, BNNP tidak pernah melakukan koordinasi dengan kita. Artinya BNNP hanya berbicara bahwa ada jaringan di dalam,” katanya dengan nada tegas kepada wartawan, Kamis (4/11/2015). Padahal, lanjut Budi, pihaknya selalu mendukung pemberantasan narkoba di dalam lapas. “Padahal tinggal koordinasi dengan kita tapi tidak dilakukan dengan BNNP. BNNP lebih suka ekspose kepada media,” ungkapnya. “Kalau sungguh-sungguh koordinasi d...

Kakanwil Jatim Budi Sulaksana saat konferensi Pers. Foto:kompas.com “Kami tidak ingin ada kesan seperti adanya pembiaran peredaran gelap narkoba di dalam lapas atau juga di dalam rutan,” Surabaya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur meminta Badan Nasional Narkotika setempat melakukan koordinasi saat mengungkap peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, Budi Sulaksana, Kamis, mengatakan jika ingin melakukan pemberantasan peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dilakukan kooridnasi lintas intansi. “Kami tidak ingin ada kesan seperti adanya pembiaran peredaran gelap narkoba di dalam lapas atau juga di dalam rutan,” katanya saat temu media di kantor Kanwilkumham Jawa Timur. Ia mengemukakan pihaknya akan senantiasa terbuka untuk melakukan penggeledahan di dalam lapas terkait dengan peredaran narkoba tersebut. “Kami da...

Kakanwil Jatim Budi Sulaksana saat konferensi Pers. Foto:kompas.com Surabaya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Budi Sulaksana mengajak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur membongkar bersama jaringan pengedar narkotik yang diduga bersembunyi di balik jeruji penjara. Kerja sama ini diyakini akan memberikan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan sindikat itu. “Selama ini Badan Narkotika Nasional Jawa Timur belum berkoordinasi dengan kami,” kata Budi di hadapan para wartawan di kantornya, Kamis, 5 November 2015. Menurut Budi, BNN semestinya tidak mengumumkan ke media tentang dugaan sindikat itu sebelum ada koordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan. Alasannya, sindikat akan menghilangkan jejak. “Sebenarnya mudah saja kalau mau bekerja sama, lapor ada sindikat di lapas, lalu kami berkoordinasi untuk menangkap bersama,” ujarnya. Penjelasan Budi ini merujuk pada kasus penangkapan sembilan tersangka BNN Jawa Tim...

Kakanwil Jatim Budi Sulaksana saat konferensi Pers. Foto:kompas.com SURABAYA — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur menyatakan protes terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi  (BNNP) Jawa Timur. Protes dilayangkan terkait penanganan kasus peredaran narkoba yang disebut BNNP Jawa Timur dikendalikan dari tiga lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur. Ketersinggungan Kanwil Kemenkumham bermula dari jumpa pers yang digelar BNNP Jawa Timur, 2 November lalu, soal penangkapan tujuh orang bandar narkoba. Dalam rilis perkara yang diberitakan banyak media massa itu, BNNP menyebut para bandar narkoba yang ditangkap merupakan kaki tangan bandar besar yang ditahan di tiga lembaga pemasyarakatan (lapas), masing-masing Lapas Porong, Sidoarjo, Lapas Madiun dan Lapas Pamekasan. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Budi Sulaksana menyampaikan, sikap BNNP Jawa Timur mengekspos kasus tanpa berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham, t...

Kakanwil Jatim Budi Sulaksana saat konferensi Pers. Foto:kabarsurabaya.com SURABAYA – Kementrian hukum dan ham (Kemenkumham) kantor wilayah (Kanwil) Jatim merasa kecewa dengan sikap Badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Jatim. Kekecewaan ini dikarenakan BNNP Jatim tidak pernah berkordinasi dengan Kemenkumham Kanwil Jatim tentang keberadaan narapinanya yang menjalankan jaringan bisnis narkotika, dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kepala Kemenkumham Kanwil Jatim, Budi Sulaksana mengatakan selama ini BNNP Jatim tidak pernah berkoordinasi dengan Kemenkum dan Ham Kanwil Jatim jika ada napi atau narapidana yang menjalankan bisnis narkotika di luar Lapas. Sehingga dirinya mencurigai jika kebenaran adanya narapidana yang melakukan bisnis itu. “Saya rasa BNNP Jatim salah melakukan penyidikan, karena mereka jika mereka serius seharusnya jangan diekspose dulu, dan harus berkordinasi dengan kita, dan kita tangkap bersama, jangan kita yang di Kamb...

Petugas Pemasyarakatan Peserta MTQ Yogyakarta, INFO_PAS – Petugas Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta (Kemenkumham DIY)  menorehkan prestasi membanggakan di ajang Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) antar Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (4/11). Ajang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) D.I Yogyakarta melombakan Cabang Tilawah Al-Qur’an, Cabang Tartil Al-Qur’an dan Cabang Syarhil Al-Qur’an. “MTQ ini merupakan upaya mendorong terwujudnya ASN maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan peran masing-masing dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Al Quran,” ujar Kepala Bagian Biro Umum, Humas dan Protokol Pemda D.I Yogyakarta, Iswanto. Tiga orang perwakilan Kemenkumham DIY, Mubalegh (Divisi Pemasyarakatan), Sri Mulyadi (Lapas Sleman) dan Muhadi (Lapas Sleman) menyabet juara ke-3 di masing-masing cabang yang dilombaka...